Labuan Bajo (pilar.id) – Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) diyakini oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, akan mampu memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan dan mengakses pelayanan publik.
Oleh karena itu, keberadaan MPP harus dikelola dengan serius dan dimanfaatkan secara maksimal. Termasuk oleh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan Mendagri saat mendampingi Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin pada Rapat Progres Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan bupati/wali kota se-Provinsi NTT.
Rapat tersebut berlangsung di Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (14/3/2022).
“Di NTT sendiri saya kira sudah beberapa (yang memiliki MPP), sementara ini yang sudah jalan itu di Belu, kemudian di Ngada. Kemudian ada beberapa hal yang untuk agar Mal Pelayanan Publik ini betul-betul serius dikerjakan,” terang Mendagri.
Mendagri menuturkan, MPP merupakan bentuk operasional dari pelayanan satu pintu yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kemendagri telah mendorong agar setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki dinas tersebut. Apalagi dinas itu berkaitan dengan dukungan terhadap kemudahan masyarakat dalam mengurus izin berusaha.
“Selama ini berbelit-belit, baik karena birokrasinya maupun sistemnya, dan kemudian disederhanakan digabungkan ke dalam pelayanan satu pintu yang berbentuk mal pelayanan publik,” terangnya.
Selain itu, Mendagri menjelaskan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan Pemda dalam membangun MPP. Hal itu misalnya keberadaan bangunan gedung, sistem pelayanan, sumber daya, dan sebagainya.
Dirinya mengaku mendapati sejumlah MPP di daerah dengan kondisi beragam. Di sejumlah daerah ada MPP yang hanya berupa bangunan gedung, sedangkan pelayanannya tidak ada. Ada pula daerah yang memiliki MPP, tapi tidak berjalan maksimal.
Di lain sisi, Mendagri juga menyebutkan sejumlah daerah yang dinilai bagus dalam mengelola MPP, seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Badung. Kedua kabupaten ini dapat dijadikan contoh bagi daerah lain, termasuk Pemda di NTT, dalam mengelola MPP.
Adapun dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, dan sejumlah pihak lainnya. (fat)
