Jakarta (pilar.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berkomitmen untuk berbenah pada sektor reformasi birokrasi dengan menargetkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Tengah.
“Kami menargetkan 100 persen dari 35 kabupaten dan kota se-Jateng punya MPP sendiri,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat menerima penghargaan dalam Hasil Evaluasi Reformasi tahun 2022, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2022).
Menurutnya, memberikan pelayanan dengan baik dan optimal merupakan hal yang paling penting dalam reformasi birokrasi. Salah satunya, memanfaatkan MPP. Tercatat, saat ini terdapat 22 MPP yang tersebar di Jawa Tengah.
“Intinya birokrasinya mesti di reformasi, pelayanannya harus lebih baik. Maka, saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada MPP, segera buat, tidak sulit dan hanya perlu kemauan untuk melakukan itu,” terangnya.
Lebih lanjut, program reformasi birokrasi Ganjar tersebut, berhasil membuat Jateng kembali menerima predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi di tahun 2022. Setelah sejak tahun 2018 secara berturut-turut Jateng memperoleh empat kali predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
“Penghargaan ini merupakan motivasi untuk terus berbenah di bidang reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Pihaknya pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih untuk bantuan dan kinerja pihak-pihak yang mampu bersinergi mempertahankan predikat A dalam Hasil Evaluasi Reformasi tersebut.
“Saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Kementrian PAN RB, termasuk hasil kerja kawan-kawan Pemprov Jateng,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga memiliki goal untuk memdapatkan double A dengan belajar dari tempat-tempat lain. Pemerintah, kata Ganjar juga harus memberi perhatian terhadap sektor investasi, digitalisasi, dan penurunan angka kemiskinan.
“Kita musti ada satu target lagi agar bisa dapat doble A, jadi AA. Supaya bisa melakukannya, kita harus belajar dari tempat lain. Tidak kalah penting juga, sektor digitalisasi, penurunan angka kemiskinan juga perlu mendapat perhatian,” tutupnya. (riz/hdl)
