Jakarta (pilar.id) – Pemerintah Republik Indonesia sedang berupaya menyelesaikan berbagai macam kasus Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang pernah terjadi dan masih belum ada penyelesaiannya.
Salah satunya, dengan mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kunjungan tersebut, dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.
Saat menerima kunjungan dari Mahfud MD tersebut, MUI secara tegas memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah yang ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“MUI mendukung langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa, dalam hal ini adalah pelanggaran-pelanggaran HAM yang lama belum terselesaikan,” ujar Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Marsudi Syuhud di Gedung MUI, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Melalui pertemuan tersebut, Dewan Pimpinan MUI juga berharap bisa memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini, tercatat ada 13 kasus.
Kiai Marsudi juga menyampaikan bahwa dalam kesempatan itu, MUI memberikan masukan agar penyelesaian tiga belas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dapat dilakukan melalui jalan saling memaafkan.
“Tadi, juga ada masukan dari kami, salah satunya adalah untuk saling memaafkan. Lalu, bagaimana caranya itu masih kita bahas bersama di sini,” ucap Marsudi seperti dikutip dari keterangan resmi MUI.
Pada kesempatan sama, Mahfud mengatakan penyelesaian tiga belas kasus HAM berat pada masa lalu akan berfokus kepada korban, yakni perihal pemulihan, bukan pelaku.
“Ini yang dipersoalkan dan dilihat adalah korbannya, bukan pelakunya karena kalau pelaku biarlah Komnas HAM yang mencari bukti. Mencari pelakunya sulit sekali. Kita fokus kepada korbannya,” katanya.
Mahfud juga mengatakan kedatangannya menemui Dewan Pimpinan MUI bertujuan mengenalkan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) melalui jalur non-yudisial dan membahas mengenai masa depan penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Ia menyampaikan tim yang diketuai oleh Makarim Wibisono itu banyak berisi orang-orang berpengalaman. Mereka telah melihat praktik penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial di banyak negara.
Oleh karena itu, Mahfud yakin usaha pembentukan tim PPHAM non-yudisial akan sedikit membuahkan hasil dibandingkan dengan jalur yudisial yang selama ini belum menemui ujung.
Mahfud menuturkan pula penyelesaian kasus HAM berat menjadi janji Presiden RI Joko Widodo sejak periode pertama kepemimpinannya. Janji tersebut juga sejalan dengan TAP MPR yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Kemudian, pertemuan kedua belah pihak juga membahas persoalan kasus KM 50 atau penembakan anggota FPI.
Mengenai hal itu, Kiai Marsudi melayangkan pertanyaan kepada Mahfud mengenai tergolong atau tidaknya kasus KM 50 sebagai pelanggaran HAM berat.
“Komnas HAM mengatakan itu (KM 50) harus diadili, tetapi bukan pelanggaran HAM berat. Saya tidak boleh masuk ke proses itu (wewenang Komnas HAM),” jawab Mahfud.
Mahfud lalu mengatakan telah beberapa kali memanggil Komnas HAM. Akan tetapi, Komnas HAM tetap mengatakan bahwa peristiwa di KM 50 itu bukan merupakan kasus pelanggaran HAM berat.
“Komnas HAM mengatakan itu bukan pelanggaran HAM berat, melainkan kejahatan berat,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. (fat)
