Jakarta (pilar.id) – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, total realisasi belanja negara tahun 2022 telah mencapai Rp3.090,8 triliun. Jumlah tersebut merupakan angka revisi dari target belanja yang sebelumnya sebesar Rp2.714,2 triliun.
“Kemudian Perpres merevisi ke atas menjadi Rp3.106,4 triliun, dan dalam hal ini realisasinya Rp3.090,8 triliun,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Dengan demikian, pemerintah dapat mengoptimalkan belanja sebesar 99,5 persen dari pagu. Meski demikian, realisasi belanja negara tersebut lebih tinggi 10,9 persen dari tahun lalu, yang hanya sebesar Rp2.786,4 triliun.
“Jadi belanja negara melonjak juga atau meningkat, dan kenaikannya terutama terjadi pada belanja perlindungan masyarakat dalam bentuk subsidi, kompensasi, dan berbagai bantuan sosial,” kata Sri Mulyani.
Belanja negara terdiri dari kementrian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp1.079,3 triliun. Belanja K/L tersebut membengkak dari target awal pemerintah sebesar Rp945,8 triliun. “Ini 114 persen. Meskipun level ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp1.190,8 triliun,” kata Sri Mulyani.
Sementara, untuk belanja non K/L sebagian besar anggaran dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp551,2 triliun. Menurut Sri Mulyani, belanja subsidi dan kompensasi melonjak lebih dari 3 kali lipat yang menggambarkan peranan APBN sebagai shock absorber.
Untuk transfer ke daerah, realisasinya mencapai Rp816,2 triliun, lebih tinggi dari APBN awal Rp769,6 triliun. “Ada kenaikan 3,9 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp785,7 triliun,” kata Sri Mulyani.
Untuk defisit keseimbangan primer, lanjut Sri Mulyani, mengalami perbaikan yang cukup signifikan. APBN sejak awal menargetkan defisit Rp462 triliun, kemudian direvisi dalam Perpres Rp434,4 triliun. Namun, realisinya hanya Rp78 triliun. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibanding tahun 2020 yang melebar hingga 6 persen.
“Itu drop atau turun sangat tajam, 81,9 persen dari posisi keseimbangan primer tahun lalu yang sebesar Rp431,6 triliun,” tandas Sri Mulyani. (ach/fat)
