Jakarta (pilar.id) – Harga beras di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kondisi ini menarik perhatian Presiden Joko Widodo, yang bahkan turun langsung memeriksa stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan gudang Perum Bulog.
Setelah peninjauan tersebut, terungkap bahwa terjadi penumpukan stok beras di kedua lokasi tersebut. Menyikapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, menduga bahwa kenaikan harga beras yang tidak terkendali bisa jadi merupakan ulah dari permainan pedagang atau kartel.
Ia menegaskan harapannya agar pemerintah dapat mengungkap dan menindak hukum para pelaku kartel beras.
“Apalagi bagi masyarakat yang kehidupannya baru bisa memulai dari pandemi, maka kenaikan harga beras ini udah nggak wajar. Saya kira hadir lah pemerintah di tengah masyarakat (untuk) melakukan operasi pasar dan kalau memang ditengarai ada kartel beras yang ini udah berpraktek sekian tahun bahkan satu dekade ya dibongkar lah. Kasihan masyarakat umum,” ujar Luluk Nur Hamidah.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp. 10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Sementara, HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg medium dan beras premium Rp 14.400/kg. Di zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.
Namun, harga beras medium produksi lokal di PIBC per Rabu (21/2/2024) mencapai Rp14.000-Rp15.200 per kg, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp16.500-Rp17.000 per kg. Artinya, harga beras medium dan premium lokal saat ini sudah jauh melampaui HET yang telah ditetapkan pemerintah. (hen/hdl)
