Jakarta (pilar.id) – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai, mangkrak atau tidaknya proyek IKN Nusantara tergantung Jokowi. Mengingat, pindah Ibu Kota Negara adalah proyek yang diinisiasi pemerintahan Jokowi.
“Jika Jokowi bisa 3 periode, maka pembangunan IKN akan jalan. Namun jika gagal 3 periode, maka pembanguan IKN pun akan gagal,” kata Ujang, Rabu (30/3/2022).
Adapun jika Jokowi tidak menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya, kata Ujang, harus dipastikan ada komunikasi yang baik dengan presiden selanjutnya. Tujuannya agar proyek IKN tetap jalan alias tidak mangkrak.
“Jokowi harus deal dengan presiden baru nanti untuk sama-sama amankan IKN,” kata dia.
Terkait rencana urun dana masyarakat membiayai pembangunan IKN Nusantara, Ujang setuju-setuju saja. Mungkin, kata dia, pemerintah sengaja ingin melibatkan rakyat dalam pembangunan IKN.
“Namun memang hal tersebut akan kontradiktif dengan persoalan yang selama ini dipertanyakan oleh rakyat, tidak ada uang kok bangun IKN,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Kemarin, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono berharap, masyarakat dapat urun rembuk dalam pembangunan IKN, termasuk dalam hal pembiayaan.
“Masyarakat juga bisa urun rembuk dan juga dalam skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan,” kata Bambang di Istana Merdeka, Jakarta.
Dia menjelaskan, dalam membangun sebuah kota itu tidak hanya 3-5 tahun. Rencana ini merupakan satu langkah panjang, 15-20 tahun ke depan, bahkan bisa sampai 2045. Hal ini, jaga dia, tentu saja membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.
Bambang menyebut, Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN mengatur dana pembangunan IKN didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD atau Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan juga dari masyarakat sendiri. (her/din)
