Jakarta (pilar.id) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menteri yang berkaitan dengan ekonomi, seharusnya fokus pada penanganan ekonomi Indonesia, bukan malah buat isu penundaan pemilu.
Namun dalam kasus penundaan pemilu, Dedi menilai, tidak perlu sampai dilakukan pemecatan atau reshuffle. Presiden Jokowi harus memecat menterinya jika mereka tidak cakap bekerja.
“Semisal terjadi kelangkaan baham pokok, meningkatnya harga kebutuhan konsumsi publik, maka presiden perlu lakukan evalusi, termasuk mengganti menteri terkait,” kata Dedi, Selasa (8/3/2022).
Di sisi lain, ketegasan presiden diperlukan untuk memastikan bahwa wacana penundaan pemilu bukan inisiatif Istana. Pemerintah dalam klarifikasi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, terlalu bias, tidak menegaskan jika memang tidak ada andil orang-orang di belakang Presiden Jokowi.
Untuk itu, lanjutnya, klarifikasi Mahfud MD justru menandai kepanikan politik karena isu sudah mengemuka dan Jokowi terkesan lakukan pembiaran atas isu ini, bahkan ada kesan merestui sebagai kebebasan berpendapat. Maka, perlu adanya pernyataan politik presiden.
“Presiden harus menegaskan jika tidak terlibat dan bukti tidak terlibat itu dengan melawan wacana, termasuk memberikan instruksi pada mitra koalisi agar tidak mewacanakan, alih-alih mengimplementasikannya,” kata dia.
Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati menilai, adanya klarifikasi dari Mahfud MD menunjukkan adanya fragmentasi dalam tubuh koalisi pemerintahan, terlebih soal polemik penundaan pemilu ini.
Ada baiknya, dia menyarankan, Presiden Jokowi menunjuk satu jubir definitif yang menerjemahkan dan menjelaskan pesan presiden secara langsung, sehingga para elit koalisinya tidak bernarasi atas nama presiden.
“Para menteri yang menginginkan pemilu ditunda bukan “menampar” Pak Jokowi, tapi lebih tepatnya “memanfaatkan polemik”. Saya pikir lebih pada pendisplinan di internal dulu sebelum ambil aksi reshuffle,” tegas Wasisto. (her/hdl)
