Jakarta (pilar.id) – Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp175,26 triliun untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan hingga lebaran Idul Fitri 2022. Angka tersebut naik 13,42 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp154,5 triliun.
“Secara prinsip Bank Indonesia sudah bersiap berkomitmen mendukung penuh masyarakat untuk Ramadan dan Idul Fitri dalam sistem pembayaran,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim, melalui Zoom meeting, di Jakarta, Senin (4/4/2022).
BI melihat ada beberapa pertimbangkan terkait kenaikan angka pemenuhan kebutuhan uang tunai tersebut. Selain peningkatan indikator ekonomi secara nasional, juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain terutama pascapandemi Covid-19.
Faktor-faktor tersebut adalah adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudian, adanya mobilitas masyarakat yang semakin luas.
“Dan juga adanya rencana pemerintah yang akan membuka kembali mudik lebaran, tentunya itu mendorong juga,” katanya.
Marlison menjelaskan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) merupakan wilayah yang paling tinggi dalam menyerap kebutuhan uang kartal, yaitu sebesar Rp40,70 triliun atau 23 persen. Selain itu, pulau Jawa juga masih sangat mendominasi untuk kebutuhan uang kartal, yakni sebesar 60 persen.
“Diikuti Sumatra 22 persen, dan yang paling rendah untuk wilayah di provinsi Papua sebesar 0,2 persen,” kata Marlison.
Ditambahkan Marlison, pemenuhan kebutuhan uang Ramadan dan Idul Fitri merupakan hajatan nasional. Dalam statistik, periode Ramadan dan Idul Fitri merupakan persentase terbesar dalam outflow atau uang yang dikeluarkan oleh BI dengan tingkat rata-rata hampir 24 persen.
Selain menyiapkan uang tunai, BI juga terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran non tunai. Untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran nasional tersebut, BI melakukan tiga langkah strategis.
Pertama, menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan higienis serta layanan penukaran uang di seluruh Indonesia khusus periode Ramadan/Idulfitri 1443 H. Kedua, terus mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara non tunai, antara lain QRIS, uang elektronik, BI-FAST, dan digital banking, yang dapat meminimalisir kontak fisik dalam bertransaksi.
Terakhir, melakukan kesiapan sistem dan layanan kritikal BI untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan BI (tunai dan nontunai) serta sistem pembayaran yang diselenggarakan industri. (ach/hdl)