Jakarta (pilar.id) – Pemerintah mewacanakan tak akan lagi menanggung biaya perawatan pasien covid-19 mulai tahun depan. Wacana tersebut mengemuka karena pemerintah mempertimbangkan situasi darurat sudah terkendali.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati kebijakan tersebut akan menambah beban masyarakat karena pembiayaan akan dikenakan kepada pasien. Kurniasih mengingatkan, saat ini status Bencana Nasional Non-Alam masih berlaku.
Sementara, Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang berwenang menetapkan sebuah pandemi menjadi endemi juga belum mencabut status pandemi Covid-19. Karena itu, menurut Kurniasih, semua kebijakan penanganan bencana semestinya tidak dibebankan ke masyarakat.
“Jangan lagi menambah beban rakyat tahun 2023,” tegas Kurniasih, di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya memutuskan batas berlakunya dasar perundangan tentang status Bencana Non-Alam Pandemi Covid-19 adalah hingga akhir 2022. Sehingga pemerintah perlu menjelaskan status Bencana Nasional Non-Alam terkait Pandemi.
“Jika masih berlaku status bencana, tetapi menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menanggung biaya perawatan termasuk vaksin, tentu tidak bijak,” kata politikus PKS itu.
Kurniasih menambahkan, selama status bencana nasional masih ditetapkan maka pemerintah perlu menanggung semua biaya perawatan termasuk dalam vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dan biaya obat-obatan Covid-19. Hal itu, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Maka pemerintah masih harus bertanggung jawab terhadap proses penanggulangan bencana nasional nonalam ini, tidak melepas tanggung jawab atas nama efisiensi,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga diminta perlu mengacu kepada WHO dan menerapkan science based evidence untuk meneruskan atau mencabut status bencana nasional pandemi Covid-19 di Indonesia.
Menurut Kurniasih, semua kebijakan dalam kasus pandemi ini wajib dengan parameter ilmiah, bukan hanya semata faktor keuangan.
“Seperti dulu pada awal-awal pandemi, kita gagap karena terus mementingkan ekonomi dibandingkan kesehatan,” pungkasnya. (ach/din)
