Jakarta (pilar.id) – PT PLN (Persero) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang menandai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama di bidang lingkungan dan kelistrikan.
Penandatanganan ini, yang dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dan Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, di kantor KLHK Jakarta pada Jumat (24/11/2023), bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik nasional dan mendukung peningkatan penggunaan energi terbarukan.
Ruang lingkup kerjasama mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan hutan, pertukaran data dan informasi, hingga kegiatan lain yang mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Menurut Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK, kerjasama ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap PLN untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 di sektor ketenagalistrikan.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah mendukung PLN untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060 dari sektor ketenagalistrikan,” ujar Bambang.
Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, menyampaikan bahwa PLN sedang berupaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam rangka mencapai NZE pada 2060. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah lokasi potensial Energi Baru Terbarukan (EBT) yang seringkali berada di lokasi yang jauh dari pusat permintaan listrik.
“PLN dan KLHK memiliki tujuan dan tugas yang sama, yaitu menyelamatkan lingkungan di muka bumi ini dan menuju NZE. Selama ini kami sangat berterima kasih karena telah mendapat dukungan penuh dari Menteri KLHK, Ibu Siti Nurbaya, dan seluruh jajaran,” kata Darmawan.
PLN telah merancang program Accelerated Renewable Energy Development (ARED) untuk mengatasi tantangan tersebut. Melalui ARED, PLN akan mengembangkan jaringan transmisi ramah lingkungan dan smart grid yang menghubungkan listrik antarpulau di Indonesia. Hal ini melibatkan pulau-pulau seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Dengan pembangunan ini, kapasitas pembangkit EBT dapat meningkat dari 22 gigawatt (GW) menjadi 61 GW pada tahun 2040.
“Pembangunan transmisi tersebut tentu membutuhkan dukungan KLHK, karena akan melewati kawasan-kawasan hutan. Ini harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik agar seluruh pembangunannya sesuai dengan regulasi,” tambah Darmawan.
Upaya bersama ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menjadi pionir dalam transisi energi untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. (mad/ted)
