Jakarta (pilar.id) – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin menyebut, penentuan kepala otorita menjadi kewenangan Jokowi. Karena dia yang kuasa untuk tentukan siapa orangnya.
Namun, lanjut Ujang, Jokowi jangan pilih orang yang kontroversial atau pernah dipidana, seperti Basuki Tjahaja purnama (Ahok). Hal ini tak akan bagus di mata rakyat dan pada akhirnya akan mencoreng nama Jokowi.
“Kan kita ini tak kekurangan orang hebat, dari 273 juta jiwa rakyat Indonesia, masa iya yang dipilih yang bermasalah. Tapi jika Jokowi pilih Ahok, itu hak Jokowi. Tapi sekali lagi, masa iya tidak ada yang lebih baik dari Ahok. Aneh saja,” kata Ujang yang sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, Kamis (27/1/2022).
Sepakat dengan Ujang, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah bilang, masih banyak tokoh lain yang miliki kapasitas cukup baik, serta tidak pernah terbukti melanggar hukum seperti Ahok.
Menjadikan Ahok sebagai pimpinan di IKN Nusantara, kata Dedi, akan terlalu beresiko. Di satu sisi, Ahok semestinya tidak masuk jajaran kepala daerah yang berprestasi, justru berpeluang menciptakan kegaduhan baru.
“Terpenting Ahok miliki catatan kepolisian, pernah diputus bersalah, semestinya negara ini tidak menempatkan tokoh dengan catatan pelanggar hukum sebagai pejabat publik, sekurangnya ini menjaga agar moral politik terjaga,” ujar Dedi.
Terkait bocoran kriteria yang diutarakan Ngabalin, Dedi menanggapi dengan santai. Menurutnya, syarat semacam itu sah dan baik, mengingat IKN harus dipimpin tokoh yang tidak saja mengerti birokrasi, tetapi secara teknis punya kemampuan teknis.
“Syarat yang diucapkan Ngabalin cukup banyak, mulai dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, atau Tri Rismaharini. Di antara ini jika melihat yang paling mungkin, bisa saja Ridwan Kamil,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, orang yang memberikan bocoran sosok dan pengalaman calon Kepala Otorita IKN Nusantara ialah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
“Belakangan presiden menyebutkan juga mereka (calon Kepala Otorita IKN) adalah seorang engineer, insinyur, punya latar belakang sukses memimpin daerah, arsitek. Jadi sudah, segitu saja,” kata Ngabalin. (her/din)
