Jakarta (pilar.id) – Fraksi PKS melakukan walk out saat rapat paripurna DPR RI sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, manuver-manuver politik yang terjadi di DPR sudah tidak relevan lagi.
“Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk yang dilakukan PKS kemarin. Semua sudah tidak ada harganya di mata masyarakat,” kata Fahri, di Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Menurut Fahri, perlu ada reformasi politik besar-besaran di DPR agar struktur dan postur dari pengawasan rakyat ini menjadi menjadi lebih kuat. Ia menyayangkan, sejak Omnibus Law disetujui menjadikan fungsi anggaran dan pengawasan DPR itu dimatikan, sehingga tidak ada lagi perdebatan.
“Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatanya sudah tidak ada,” ujarnya.
Partai Gelora tidak berharap ada masyarakat miskin yang bunuh diri akibat menghadapi tekanan kesulitan hidup saat ini yang dirasa semakin berat. Menurutnya, meskipun pemerintah menggelontorkan bantalan sosial sebai kompensasi atas naiknya harga BBM tetapi harus tetap berhati-hati.
“Karena kita sendiri belum terlalu disiplin dengan data. Kita perlu memitigasi dan mengidentifikasi cara menolong orang-orang ini,” tandasnya.
Sementara itu, mantan anggota DPR dari fraksi PKS Andi Rahmat melihat DPR sekarang tidak mau mengambil resiko, dan menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Perpres 2022.
“Jadinya budgeting DPR tidak sempurna, karena berdasarkan Perpres tidak perlu lagi didiskusikan, cukup dilaporkan saja. Jadi memang saya lihat teman-teman di parlemen sekarang ini buang risiko,” katanya. (ach/hdl)