Semarang (pilar.id) – Laporan keuangan pemerintah daerah dan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Kemandirian fiskal yang bagus itu masih bisa ditingkatkan karena potensi besar yang dimiliki oleh Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kemandirian fiskal di Jateng sudah bagus dan di atas rata-rata nasional. Ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih sangat besar. Laporan keuangan pemerintah daerah juga bagus,” kata Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, usai menerima laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dan arahan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendorong kemandirian fiskal daerah di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Senin (28/3/2022).
Nyoman Adhi menjelaskan ada tiga alasan kemandirian fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah bagus. Pertama, penduduk Jawa Tengah saat ini didominasi oleh milenial, gen Z, dan post gen Z yang menuntut layanan sedigital mungkin.
Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi dal aktivitas investasi dan perdagangan ekspor-impor. Ketiga, ekosistem keuangan digital di Jawa Tengah yang sudah berkembang dengan banyaknya pemakaian QRIS dalam sistem pembayaran.
“Hanya perlu, salah satunya, menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini sebagai sumber potensi yang kemudian kalau terelektronifikasi akan tercatat lebih baik sekaligus juga untuk akuntabilitas dan juga transparansi pemerintah daerah di Jawa Tengah,” katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu mendapatkan peringkat WTP dan itu juga sudah diikuti oleh seluruh daerah di Jawa Tengah. Sementara untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah ia senada dengan apa yang diungkapkan oleh Nyoman Adhi.
“Sebenarnya yang disampaikan beliau betul. Kita kan ada sistem SPBE (sistem permintaan berbasis elektronik) itu mulai dilaksanakan. Terus kemudian kita sendiri kalau provinsi sudah ada GRMS, basisnya juga sudah elektronik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan ada optimalisasi,” katanya.
Optimalisasi itu, lanjut Ganjar, misalnya terkait potensi pendapatan yang saat ini sumber terbesarnya adalah pajak. Pengoptimalan pendapatan itu sekarang harus mulai digenjot dengan pemanfaatan aset daerah.
“Aset ini ada dua dan selalu ada catatan dari BPK. Satu, legalitas. Seringkali karena tidak banyak sertifikat yang dimiliki sehingga banyak penguasaan di tempat lain. Ini kita bereskan. Kedua, pemanfaatannya. Inilah yang menurut saya sekarang kreativitasnya tidak lagi sekedar disewakan. Ini musti investasi, kalau investasi kan harapannya menggelinding,” jelas Ganjar.
Satu hal lagi yang dinilai penting dalam pengoptimalan pendapatan adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut Ganjar kalau pencegahan korupsi berjalan dengan baik maka potensi pendapatan itu akan berjalan dengan baik.
“Tapi di luar dari APBD maka kita men-trigger dengan investasi untuk membangun ekonomi. Contohnya kalau kita bicara kawasan ekonomi baru umpama, di Kendal, Batang, kita siapkan di Brebes. Itu menurut saya bagian untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada,” kata Ganjar. (ret/hdl)
