Jakarta (pilar.id) – Laporan penerimaan gratifikasi pada Semester I 2022 mengalami kenaikan hingga 37 persen dari periode yang sama di tahun 2021. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada laporan hingga 1.811 laporan penerimaan gratifikasi.
Nilai dari barang yang dilaporkan pun cukup tinggi mencapai lebih dari Rp1 miliar. Tepatnya, adalah Rp1.192.492.714,75 dan semuanya akan masuk ke negara.
“Untuk gratifikasi dan pelayanan publik, sekarang jauh lebih baik karena pelaporannya dia online. Jadi, 1.800 ini online semua itu ditetapkan milik negara Rp1,1 miliar,” ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat jumpa pers “Kinerja KPK Bidang Pencegahan Semester I 2022” di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/8/2022).
Namun, KPK juga mengungkapkan bahwa laporan penerimaan gratifikasi sepanjang KPK berdiri baru 64,1 persen dari 774 lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah, yang melaporkannya ke KPK.
Dengan kata lain, kata dia, kesadaran melaporkan gratifikasi ini masih sangat rendah karena masih ada sekitar 36 persen yang tidak pernah ada laporan gratifikasi ke KPK selama KPK berdiri.
“Jadi, terutama pemerintah daerah, ada sekitar 200-an gitu pemerintah daerah tidak pernah kami dapat laporan gratifikasi walaupun kalau ada saja masih belum menunjukkan bahwa itu bersih dari gratifikasi,” tuturnya.
Sementara itu, untuk memberikan pelayanan maksimal bagi publik, KPK juga terus mengembangkan platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) sebagai medium bertukar informasi berupa cerita, diskusi, dan menyampaikan keluhan yang mewadahi interaksi antar-kementerian/lembaga dengan masyarakat.
Hingga 30 Juni 2022, KPK mencatat JAGA telah dikunjungi lebih dari 6,6 juta dengan total pengguna aktif sebesar 278.126 dan memperoleh 45.397 akun pengguna baru.
“Untuk mendorong pelayanan publik, KPK tahu bahwa ada korupsi kecil kami bilang petty corruption. Oleh karena itu, kami kembangkan platform JAGA.id. Jadi, elektronik saja untuk sektor pendidikan, kesehatan, desa, dan perizinan, juga baru kami launching JAGA Kampus,” ucap Pahala.
Ia lantas menekankan, “Mahasiswa sebelum mengawasi pemerintah, mending awasi dahulu kampusnya. Kami ajarkan bagaimana cara membaca laporan keuangan kampus dan bagaimana cara menganalisisnya.” (fat)
