Jakarta (pilar.id) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi erat dengan Cyber Crime Mabes Polri terkait dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di dalam sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Kamis, (7/12/2023), Bagja mengungkapkan, pihaknya hingga saat ini masih terus berkoordinasi dengan pihak yang memiliki keahlian dalam mendeteksi kebocoran tersebut.
“Saat ini, kita tengah mencari tahu di mana kebocoran itu terjadi. Apakah benar terjadi di KPU? Namun, kita belum bisa memastikannya. Atau mungkin di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)? Semua itu harus kita selidiki,” ungkapnya.
“Saat ini, kami sedang berkoordinasi dengan Cyber Crime Mabes Polri. Apakah ini perbuatan dari pihak yang biasa disebut Jimbo? Jika melibatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka kami perlu berkoordinasi lebih lanjut,” tambahnya.
Bawaslu RI mendorong KPU RI untuk memberikan klarifikasi kepada publik terkait dugaan kebocoran DPT tersebut.
Menurut Bagja, langkah ini diperlukan agar masyarakat dapat merasa tenang terkait keamanan data mereka dan untuk mencegah peredaran ilegal data tersebut. “Kami menunggu, saya berharap KPU segera memberikan klarifikasi karena jika tidak, ini bisa menjadi blunder yang merugikan semua pihak,” ungkapnya.
Bagja juga mengingatkan bahwa ada dua pihak yang memiliki data NIK lengkap dari setiap penduduk dan diduga terkena kebocoran data.
“Dalam konteks NIK, perlu diingat bahwa pada tahun 2019, enam digit terakhir NIK tidak diumumkan. Jika sekarang terjadi kebocoran NIK secara keseluruhan, itu berarti data tersebut hanya ada di dua lembaga, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Direktorat Jenderal Dukcapil,” jelasnya. (hdl)