Jakarta (pilar.id) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memaparkan praktik terbaik pengelolaan kota cerdas dalam rangkaian Seminar Innovative Government Award (IGA) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Acara yang berlangsung di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, pada Senin (8/12/2025) tersebut menjadi bagian dari agenda tahunan penilaian inovasi daerah dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan wilayah.
Di hadapan para kepala dan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) se-Indonesia, Eri Cahyadi menyampaikan materi berjudul Satu Data Kewilayahan Surabaya Peta Cerdas Panduan Kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengintegrasikan sistem layanan berbasis data melalui dua platform utama, yakni aplikasi internal Kantorku dan aplikasi publik WargaKu. Integrasi tersebut memungkinkan pemantauan data secara waktu nyata di berbagai sektor, termasuk kesehatan, sosial, dan layanan masyarakat.
Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) disebut telah diterapkan untuk mengolah laporan warga hingga menjadi dasar dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Melalui pendekatan ini, masukan dari masyarakat dapat diidentifikasi secara sistematis dan segera diolah menjadi rekomendasi kebijakan. Inovasi tersebut sekaligus memperkuat proses pengambilan keputusan berbasis data akurat.
Konsep satu peta satu data menjadi elemen penting dalam strategi Surabaya. Eri Cahyadi memaparkan bahwa sistem tersebut memuat informasi terperinci hingga tingkat Rukun Warga (RW), mulai dari jumlah warga per rumah, tingkat pendidikan, kondisi pekerjaan, hingga pendapatan keluarga. Mekanisme ini dinilai memperkuat efektivitas intervensi kebijakan dan memudahkan pemetaan program prioritas.
Dalam sektor pelayanan, percepatan proses perizinan turut digarisbawahi. Ia mencontohkan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gratis bagi warga miskin yang kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit melalui integrasi aplikasi dan pelayanan langsung di Mal Pelayanan Publik. Percepatan ini disebut sebagai hasil dari penyederhanaan alur berbasis sistem digital.
Eri Cahyadi juga menekankan bahwa inovasi daerah perlu diarahkan pada pencapaian tujuh indikator nasional, yakni penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka, penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gini rasio, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi. Ia menilai inovasi yang tidak memberi dampak pada tujuh sasaran tersebut belum dapat dikategorikan berhasil.
Wali kota Surabaya tersebut turut mendorong penyelarasan inovasi antar daerah untuk mewujudkan satu data nasional yang terintegrasi. Dengan sistem tersebut, pemerintah pusat dan daerah diyakini mampu melakukan evaluasi kinerja secara lebih cepat dan akurat, termasuk dalam isu-isu strategis seperti stunting di berbagai provinsi.
Menutup pemaparannya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa inovasi bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan bentuk kolaborasi untuk kepentingan nasional. Ia menyampaikan harapan agar seluruh daerah dapat bergerak bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berdampak bagi masyarakat luas. (rio)
