Jakarta (pilar.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga pasokan pangan. Dia juga meminta agar pemda menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras.
“Jangan sampai yang terjadi pasokannya nggak ada. Jaga pasokan, jaga harga,” kata Jokowi, Kamis (23/2/2023).
Kepala daerah diharapkan dapat menggenjot produksi beras di wilayah masing-masing. Menurutnya, diperlukan manajemen pangan yang baik agar tidak terjadi kelangkaan di masa depan.
“Jangan nanti sudah kejadian barangnya nggak ada karena produksinya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak,” ujarnya.
Jokowi menekankan, pentingnya kerja sama pimpinan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah, sesuai dengan komoditas andalan masing-masing. “Kolaborasi, telepon antar gubernur penting. Suplai yang banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan surplus berapa, yang kurang tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan kepala daerah mengenai dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi. Presiden mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras.
“Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, yang kedua harganya benar atau enggak benar, karena menyangkut inflasi,” tandasnya.
Di sisi lain, Kepala Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan (PR KKEK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Irwanda Wisnu Wardhana menyebutkan permasalahan pangan bukan hal yang sederhana, tetapi sangat serius. Menurutnya, kebijakan swasembada beras sudah dicanangkan mulai dari pemerintahan pertama RI sampai dengan era Jokowi.
“Namun pemenuhan kebutuhan beras masih bergantung kepada impor beras,” katanya.
Data Food and Agriculture (FAOSTAT) pada Desember 2014 mencatat, Indonesia merupakan salah satu negara dari lima produsen beras terbesar di dunia setelah China dan India. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010-2016, Indonesia mengalami surplus beras. Namun demikian, kenyataannya pada 2014-2020, Indonesia masih tetap saja melakukan impor beras untuk konsumsi nasional. (ach/hdl)