Jakarta (pilar.id) – Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah diantisipasi pelaku usaha. Karena secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap dunia usaha.
Ia berharap, pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat atas dampak kenaikan BBM. Misalnya, kenaikan tarif transportasi dan logistik harus seimbang, mengendalikan harga-harga pokok pangan dan gas.
“Dengan begitu, mampu mengendalikan dan menjaga inflasi dan konsumsi rumah tangga sehingga pertumbuhan ekonomi kita di kuartal III dan IV 2022 tetap di atas 5 persen,” kata Sarman kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Dengan terjaganya daya beli atau konsumsi rumah tangga, maka omzet pelaku usaha tidak akan turun secara derastis, sehingga tidak menurunkan produktivitas pelaku usaha.
Selain itu, pelaku usaha berharap agar berbagai bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang akan didistribusikan pemerintah dapat tepat waktu dan tepat sasaran. Jangan sampai ada lagi warga yang menerima yang bukan haknya. Untuk itu, diperlukan data yang akurat dan pengawasan yang tepat.
Pelaku usaha juga mengajak kepada berbagai kalangan agar dapat memahami kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Sarman, hal ini menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan menaikkan harga BBM.
“Saya yakin semuanya inj untuk daya tahan ekonomi kita di tengah gejolak ekonomi global yang tidak pasti,” ujar Sarman.
Menteri Energi dan Simber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru yang akan berlaku mulai sore hari ini.
Pertalite dari harga Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi dari harga Rp5.150 pe liter jadi Rp6.800 per liter. Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter.
“Ini berlaku 1 jam sejak diumumkan, pada pukul 14.30 WIB,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat mendampingi Jokowi. (her/hdl)
