Jakarta (pilar.id) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI), Surta Wijaya, meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar honor pegawai desa dibayarkan sebulan sekali.
Dia mengungkapkan, selama ini gaji pegawai desa dibayarkan tiga bulan sekali. Terkadang, lanjutnya, honor yang ditunggu-tunggu tidak kunjung masuk ke rekening pegawai desa, sekalipun sudah lewat tiga bulan.
“Harapan kita, Pak Presiden, gaji kita setiap bulan dikeluarkan. Honor pegawai negeri, saja setiap bulan dikeluarkan, masa kita 3 bulan belum keluar,” kata Surta dalam acara Silaturahmi Nasional Desa “Silatnas Desa” 2022 DPP APDESI dengan tema Desa Bersatu Membangun Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Menanggapi permohonan APDESI tersebut, Presiden Jokowi langsung meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk mengurus persoalan honor petugas desa tersebut.
“Mohon Pak Mendagri bisa menindaklanjuti masukan dari APDESI,” kata Jokowi.
Sementara itu, Jokowi menyetujui pemberian porsi tiga persen dari total Dana Desa yang diperoleh setiap desa untuk digunakan sebagai biaya operasional.
“Untuk yang pertama, ya, saya berikan 3 persen. Nanti tahun berikut bisa ke 4-5 persen. Ini tolong dicatat,” kata dia.
Presiden Jokowi pun mengapresiasi desa yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi baik di desa maupun pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan hingga saat ini dari dana desa sudah dibangun 308.460 km jalan desa, jembatan desa sepanjang 1.553.215 meter, pasar desa sebanyak 12.244 unit.
Sealin itu, dari penggunaan dana desa, juga telah terbentuk badan usaha milik desa (BUMDes) sebanyak 42.317 unit, tambatan perahu sebanyak 7.384 unit, embung sebanyak 5.371 unit, irigasi sebanyak 80.120 unit dan penahan tanah sebanyak 247.684 unit.
Selanjutnya masih ada pembangunan sarana olahraga sebanyak 29.210 unit, air bersih sebanyak 1.307.423 unit, MCK 473.844 unit, pondok bersalin desa (polindes) sebanyak 14.441 unit, drainase sepanjang 45 kilometer, pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 6.430 unit, posyandu sebanyak 42 ribu lebih dan sumur sebanyak 74 ribu lebih
Selanjutnya sejak 2014, menurut Tito Karnavian, tingkat kemiskinan desa terus turun yaitu menjadi 1,23 persen berdasarkan data BPS dengan jumlah warga miskin di desa pada 2014 adalah sebesar 17,37 juta jiwa sedangkan hingga akhir 2021 berkurang menjadi 14,64 juta jiwa. (her/fat)
