Denpasar (pilar.id) – Kolaborasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga diperlukan guna mendorong peningkatan ekonomi nasional khususnya ekspor.
Langkah ini dilakukan demi tujuan menyelaraskan sejumlah visi dan program, setiap institusi harus dapat berkoordinasi untuk menjajaki potensi bersinergi dan membangun kolaborasi.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Perindustrian RI memiliki visi yang sama untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional.
Jasa Konsultasi yang merupakan salah satu mandat LPEI untuk menciptakan eksportir baru dapat dikolaborasikan dengan Balai Diklat Industri yang dikelola Kementerian Perindustrian RI.
“Selain pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, kami memiliki mandat Jasa Konsultasi yang juga akan terus kami perkuat pada tahun 2022,” ungkap Direktur Eksekutif LPEI, Rijani Tirtoso pada kunjungannya ke Balai Diklat Industri, Denpasar, Bali, Minggu(16/1/2021) lalu.
Disebutkan, ia melihat bahwa Balai Diklat Industri ini memiliki sejumlah pelatihan dan sertifikasi untuk para pengusaha yang dapat kita kolaborasikan dengan program sejenis di LPEI seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE), Desa Devisa, ataupun Marketing Handholding, sehingga semakin banyak pengusaha yang terfasilitasi dan bisnisnya nanti tidak hanya lokal tapi juga bisa ekspor
LPEI memiliki Jasa Konsultasi yang merupakan mandat undang-undang pendirian dengan tujuan penciptaan eksportir baru. Program Jasa Konsultasi ini terdiri dari CPNE yang merupakan pelatihan berjangka setahun untuk menciptakan eksportir baru, Desa Devisa yang merupakan program pengembangan komoditas sebuah wilayah sehingga dapat melakukan ekspor, Marketing Handholding yang merupakan program untuk membawa UKM ke e-commerce internasional, dan yang terbaru adalah Rumah Ekspor dengan tujuan mempermudah akses satu pintu untuk proses ekspor bagi para UKM dan eksportir.
Hingga akhir tahun 2021, tujuh program Desa Devisa yang dirasakan oleh 27 desa dan memberi manfaat kepada lebih dari 2.500 petani telah terealisasi. CPNE sendiri telah memiliki 387 alumni yang mampu melahirkan lebih dari 20 eksportir baru.
Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian RI, Arus Gunawan menyambut positif inisiatif penjajakan kerja sama kedua instansi.
Pihaknya mengungkapkan sejumlah program di Balai Diklat Industri dimungkinkan untuk dilakukan kerja sama dengan program Jasa Konsultasi LPEI.
“Balai Diklat Industri khususnya di Denpasar ini memiliki empat program utama yaitu Diklat 3in1, Inbis Tohpati, Teaching Factory, dan Bikin Makerspace. Saat ini kami memang fokus untuk industri kreatif khususnya di bidang animasi, namun dengan program Jasa Konsultasi LPEI, industri yang konvensional dan kreatif diharapkan juga dapat meningkatkan devisa bagi negara,” ujar Arus ketika menyambut kunjungan LPEI ke Balai Diklat Industri Denpasar.
Sejak tahun 2014 Balai Diklat Industri Denpasar telah menghasilkan 10.000 alumni diklat, 2.000 diklat animasi dan industri kreatif, 110 workshop dan seminar. Kolaborasi LPEI dan Kemenperin ini memang layak direalisasikan, sehingga harapan industri kreatif dapat turut menghasilkan devisa dapat segera terwujud. (usm)
