Jakarta (pilar.id) – Polemik seputar isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden semakin kencang. Penolakan pun terus bermunculan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan Presiden Joko Widodo punya sikap yang jelas menghadapi isu ini. Menurut dia, Jokowi sering meminta para menteri untuk mempersiapkan Pemilu 2024 secara matang.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” ujar Mahfud.
Mahfud menyebut saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021, Jokowi justru memerintahkan para menteri memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran. Tidak pernah ada wacana penundaan pemilu di tengah kabinet.
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud.
Bahkan pada rapat Rapat 14 September 2021, Jokowi menginstruksikan Mahfud, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama.
Juga meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk.
Jokowi, kata Mahfud, telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana pada 11 November 2021. Dalam pertemuan bersama Ketua KPU, Jokowi menyatakan setuju pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar serentak pada 14 Februari 2024.
“Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” kata Mahfud.
Karena itu, Mahfud meminta seluruh pihak tidak meragukan komitmen Jokowi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Mahfud. (beq/Antara)