Rembang (pilar.id) – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengambil tindakan tegas pasca terungkapnya praktik pungutan liar di SMKN 1 Sale, Kabupaten Rembang. Diberitakan, ia membebastugaskan kepala sekolah sebagai langkah untuk memberikan efek jera terhadap praktik tersebut.
Orangtua siswa menyambut baik tindakan ini dan menilai bahwa tindakan tegas tersebut sangat tepat. Salah satunya adalah pendapat yang disampaikan oleh Erwin Sugeng Suranto, orangtua siswa SMK Negeri di Kota Salatiga.
Ia memuji langkah gubernur yang langsung menindak tegas praktik pungutan liar di sekolah. Sugeng mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan kepada sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meskipun jumlahnya terbatas.
Ia berpendapat bahwa kurangnya anggaran untuk pembangunan fasilitas sekolah tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pungutan liar.
“Menurut saya itu tepat. Semua sudah dibantu BOS, dibantu pemerintah. Tindakan Pak Ganjar sudah benar,” ungkap Sugeng.
Dalam pengalamannya sendiri, Sugeng mengatakan bahwa ia tidak pernah menemui praktik pungutan liar di sekolah tempat anaknya bersekolah. Mulai dari awal anaknya diterima di sekolah hingga lulus, tidak pernah ada praktik pungutan liar.
Bahkan, ia menyebut bahwa seragam bisa dibeli di luar sekolah. Meskipun anaknya bersekolah di jurusan boga yang memiliki banyak praktik, namun di SMK tersebut tidak ada pungutan liar.
Sugeng berpendapat bahwa jika sekolah memang akan mengadakan pungutan atau iuran, sebaiknya pihak sekolah melibatkan semua wali murid untuk bernegosiasi. Jika nilai pungutan tersebut tidak memberatkan dan masuk akal, kemungkinan wali murid akan menerima dengan syarat telah disepakati bersama.
“Kalau tidak masuk akal atau tidak untuk kemajuan murid, dan memberatkan, ya tidak mau. Tapi di sekolah anak saya, memang tidak ada,” jelasnya.
Seperti yang diketahui, Gubernur Ganjar Pranowo telah berulang kali menegaskan agar tidak ada pungutan dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada siswa atau wali siswa. Bahkan, sudah ada aturan tegas yang mengatur hal tersebut. Apabila ditemukan adanya praktik tersebut, pihak gubernur tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas.
“Kami selalu menindak tegas setiap pungutan liar, namun ini harus diiringi dengan sinergi semua pihak. Kita semua harus memerangi pungli dengan keras, tidak hanya sebatas teguran dan imbauan. Jaga komitmen dan pegang erat integritas di mana pun berada!” tulis Ganjar melalui akun Twitter-nya.
Berdasarkan data dari LaporGub!, terdapat total 284 aduan terkait pungutan di sekolah per kabupaten/kota sejak 1 Januari hingga 10 Juli 2023. Dari jumlah aduan tersebut, sebanyak 152 aduan telah diproses, 69 aduan sedang dalam tahap verifikasi, 45 aduan dalam proses, 17 aduan masuk kategori spam, dan 1 aduan belum dijawab. (hdl)
