Jakarta (pilar.id) – Untuk bisa meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan oleh peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet.
Paling tidak, kata Yusuf, ada dua permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama adalah masalah daya saing dari UMKM itu sendiri. Kedua, kemampuan UMKM dalam mengakses tender proyek pengadaan pemerintah.
“Konteks yang disampaikan Presiden Jokowi adalah bagaimana mendorong APBN sebagai captive market untuk beragam produk UMKM, artinya dengan jumlah belanja APBN yang sangat besar seharusnya bisa didorong untuk menyerap beragam produk UMKM,” kata Yusuf kepada Pilar id, Sabtu (26/3/2022).
Jika berbicara stimulus, lanjut Yusuf, maka tentu diskusinya perlu diarahkan kepada bagaimana produk dalam negeri, terutama UMKM, mendapatkan pembiayaan, kemudahan bahan baku, hingga ongkos logistik. Jika bicara permodalan, KUR yang sudah menjadi flagship progam permodalan perlu ditambah dengan permodalan, terutama untuk usaha mikro yang tentu harus punya skema risiko berbeda.
Di sisi lain, dia belum tahu bagaimana alokasi APBN dan APBD untuk dibelanjakan produk dalam negeri. Akan tetapi, upaya mengurangi ketergantungan impor masih punya jalan yang panjang. Upaya mensinkronisasi industri dalam negeri memenuhi kebutuhan pembangunan masih harus dioptimalkan
Kementerian dan lembaga (K/L) perlu menindaklanjuti arahan dari Presiden Jokowi dalam pidatonya. Misalnya mempermudah proses tender pengadaan barang pemerintah untuk UMKM.
“Pendampingan teknis juga perlu dilakukan agar UMKM bisa secara rutin memanfaatkan pengadaan barang yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengatakan bahwa kementerian dan lembaga (K/L) harus menggunakan atau membeli produk dalam negeri terkait pengadaan barang dan jasa. Kalau ada pejabat yang tidak fokus pada produk dalam negeri, maka siap-siap dipecat Jokowi.
Jokowi menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan APBN, APBD, serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dipantau secara daring pada Jumat, (25/3/2022).
“Kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa memacu growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita. Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 persen, BUMN-nya 0,4 persen. Kalau ada Dirut BUMN yang tidak taat, ganti. Kementerian, sama saja. Tapi itu bagian saya, reshuffle mudah,” kata Jokowi. (her/fat)
