Jakarta (pilar.id) – Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) melihat kinerja penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022 akan menghadapi berbagai tantangan berat. Salah satunya dari ketidakpastian ekonomi akibat pandemi yang masih akan berlangsung, terutama seiring kehadiran varian Omicron.
Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono menyatakan, kinerja penanggulangan kemiskinan 2022 akan banyak bergantung pada pengendalian pandemi varian Omicron. Sebab, hal ini akan sangat berpengaruh pada kualitas pemulihan ekonomi pasca pandemi. Serta, kebijakan afirmatif kepada kelompok miskin, terutama stabilitas harga kebutuhan pokok dan program bantuan sosial.
Menurutnya, berbagai kecenderungan terkini menunjukkan bahwa kondisi faktor-faktor tersebut tidak kondusif bagi penanggulangan kemiskinan.
“Jika varian Omicron gagal dikendalikan dan meluas cepat ke penjuru negeri, intervensi non farmasi dipastikan akan kembali diadopsi untuk menurunkan beban sistem kesehatan dan menekan angka kematian. Hal tersebut memiliki konsekuensi kerusakan ekonomi yang besar dan berkepanjangan,” ujar Yusuf, Jumat (21/1/2022).
Yusuf menambahkan, andai pandemi terkendali, pemulihan ekonomi tidak otomatis segera mengangkat kehidupan masyarakat miskin. Pemulihan ekonomi pasca pandemi memperlihatkan kecenderungan lebih berpihak pada kelompok atas (pola K-shape) sehingga dampak pertumbuhan pada kemiskinan sangat rendah.
“Kita membutukan pemulihan dimana sektor penyerap tenaga kerja besar tumbuh lebih cepat, sehingga manfaat pertumbuhan akan lebih dirasakan kelompok bawah,” papar Yusuf.
Penanggulangan kemiskinan yang semakin progresif di masa pandemi juga membutuhkan perlindungan sosial yang lebih efektif. IDEAS tidak melihat terobosan besar disini, bahkan sebaliknya. Dibutuhkan penguatan perlindungan sosial yang lebih luas selama pandemi belum berakhir.
“Ketika pandemi belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) justru semakin menurun. Bila pada 2020 realisasi anggaran PEN Perlinsos mencapai Rp216,6 triliun, maka pada APBN 2021 alokasinya turun menjadi Rp184,5 triliun, dan terkini pada RAPBN 2022 hanya direncanakan Rp153,7 triliun,” ungkap Yusuf.
Dia menegaskan bahwa dibutuhkan penguatan perlindungan sosial yang lebih luas selama pandemi belum berakhir.
Lebih jauh, Yusuf melihat stabilitas harga-harga kebutuhan pokok mendapat tantangan kuat di 2022. Sederet kenaikan tarif dan harga telah mulai dirasakan masyarakat, dari kenaikan harga gas elpiji non subsidi, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM seiring rencana penghapusan premium, hingga kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
“Semua hal tersebut berpotensi besar meningkatkan angka kemiskinan. Sebagai misal, ketergantungan keluarga miskin pada rokok sangatlah besar, dan bahkan semakin meningkat di masa pandemi. Dengan rokok adalah produk adiktif, tanpa upaya melepaskan keluarga miskin dari ketergantungan pada rokok, kenaikan tarif cukai berpotensi meningkatkan permasalahan kemiskinan,” tutup Yusuf. (her/fat)
