Jakarta (pilar.id) – Fenomena kelangkaan minyak goreng masih menjadi makanan sehari-hari di masyarakat. Lantas, hal itu membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) gusar. Kepala Negara akan mengambil keputusan soal kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng usai menyelesaikan acara kemah dan pertemuan dengan para tokoh adat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dilihat dari kacamata politik, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, Presiden Jokowi sudah selayaknya mengambil langkah untuk memecat Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang tidak becus bekerja.
“Tindakan itu perlu dilakukan Presiden Jokowi sebagai bentuk pembelaannya terhadap rakyat yang sudah menderita akibat kelangkaan minyak goreng,” kata Jamiluddin, Selasa (15/3/2022).
Adapun, semestinya penanganan kelangkaan minyak goreng tidak harus usai kemah di IKN. Sebab, persoalan kelangkaan minyak sudah berlangsung sejak lama.
Seharusnya, kata dia, Presiden Jokowi sudah sejak awal menangani hal itu. Presiden Jokowi dapat memerintahkan Mendag mengatasi kelangkaan minyak goreng secepatnya.
“Tapi nyatanya, antrian panjang untuk membeli minyak goreng terjadi di mana-mana. Ini artinya, pemerintah lamban menangani persoalan langkanya minyak goreng.
Menurut Jamiluddin, Presiden Jokowi seharusnya malu karena di negeri penghasil sawit, terjadi kelangkaan minyak goreng. Karena itu, selain memecat Mendag, Presiden Jokowi harus meminta maaf terhadap ibu-ibu yang sudah antri untuk membeli minyak goreng.
“Hal itu perlu dilakukan Jokowi atas tidak becus menterinya menangani kelangkaan minyak goreng,”
tegas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini. (her/din)
