Surabaya (pilar.id) – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengangkat isu serius terkait politik uang, kecurangan, dan penyebaran hoaks atau berita bohong dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, tiga isu krusial ini tidak hanya memiliki potensi merusak persatuan bangsa Indonesia, tetapi juga berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu 2024.
Dalam pernyataannya di Surabaya pada Selasa (8/8/2023), Mahfud MD menyatakan bahwa kerawanan terhadap isu-isu tersebut perlu diantisipasi dengan serius. “Kerawanan ini tidak terbatas pada wilayah tertentu. Namun, yang perlu diwaspadai adalah kerawanan terkait politik uang, kecurangan, dan terutama hoaks atau berita bohong,” ungkap Mahfud MD.
Namun, ia juga menekankan bahwa secara keseluruhan, Indonesia siap menggelar Pemilu 2024. Mahfud MD mengajak masyarakat untuk merasa percaya diri dan aktif dalam mendukung proses demokrasi penting ini.
Menko Polhukam berinisiatif untuk melakukan sosialisasi khususnya di daerah-daerah dengan populasi padat di seluruh Indonesia, yang sebelumnya telah menyambut pelaksanaan Pemilu dengan antusias. Dalam upaya ini, ia telah mengadakan forum diskusi bertajuk “Mewujudkan Pemilu Bersih” di Surabaya, Jawa Timur.
“Dahulu, ada kekhawatiran besar apakah masyarakat akan berpartisipasi. Nyatanya, tingkat partisipasi Pemilu di Indonesia, terutama saat Pilkada tahun 2020, tidak hanya tertinggi dalam sejarah Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia,” jelasnya.
Mahfud MD mencatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Indonesia saat Pilkada tahun 2020 mencapai 73 persen, sebuah pencapaian gemilang yang belum pernah dicapai oleh negara lain.
“Dalam Pemilu 2024, saya yakin tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dapat lebih tinggi lagi jika kita bersama-sama melawan politik uang, kecurangan, dan penyebaran hoaks melalui kesadaran masing-masing individu,” tambahnya.
Dengan peran aktif semua pihak dan upaya bersama dalam menghadapi tantangan ini, Pemilu 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, berintegritas, dan berkontribusi positif terhadap demokrasi dan kemajuan Indonesia. (hdl)
