Jakarta (pilar.id) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini tengah berupaya merayu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dengan koalisi…
Browsing: PKS
Jakarta (pilar.id) – Dosen Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai, Partai Nasdem sudah jadi partai politik (parpol)…
Jakarta (pilar.id) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang menolak gugatan tentang presidential threshold…
Jakarta (pilar.id) – Gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya…
Pontianak (pilar.id) – Terus bergerak mensosialisasikan konsepsi dasar partai dilakukan Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS). Dijelaskan Ketua…
Kenaikan harga BBM jelas mengorbankan rakyat kecil. Karena kenaikan harga BBM telah memberi dampak pada naiknya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan rakyat kecil.
Jakarta (pilar.id) – Anggota Fraksi PKS DPR RI, Rofik Hananto menolak tegas wacana penghapusan golongan listrik 450 VA. Menurutnya, jika…
Jakarta (pilar.id) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta, pemerintah lebih cermat dan komprehensif dalan mengatasi surplus listrik atau…
Jakarta (pilar.id) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Rabu (14/9/2022) menghadiri undangan dari Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka untuk…
Sementara itu, mantan anggota DPR dari fraksi PKS Andi Rahmat melihat DPR sekarang tidak mau mengambil resiko, dan menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah untuk melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Perpres 2022.
Menurut politisi PKS ini, awalnya revisi UU Sisdiknas diusulkan oleh DPR. Namun, tiba-tiba pemerintah menjadi pengusulnya. Ia menilai UU 20/2003 tentang Sisdiknas mesti ada beberapa penyesuaian karena perkembangan teknologi.
Jakarta (pilar.id) – Pada tahun politik 2024 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu…
Menurut Mulyanto, langkah tersebut dikombinasikan dengan pengawasan yang lebih ketat, agar tidak terjadi kebocoran BBM bersubsidi baik berupa ekspor illegal ke negera tetangga, penimbunan, perembesan ke sektor pertambangan maupun sektor industri.
Jakarta (pilar.id) – Fraksi PKS DPR RI menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek Kereta Cepat…
Jakarta (pilar.id) – Partai Demokrat hingga saat ini masih belum mengambil langkah politis terkait dengan beberapa koalisi partai yang telah…
Jakarta (pilar.id) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendaftar sebagai partai politik calon peserta pemilu 2024, di kantor Komisi Pemilihan Umum…