Wonogiri (pilar.id) – Tingginya persentase angka kemiskinan di Wonogiri, Sragen dan Klaten (WonoSraTen) membuat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengintruksikan seluruh struktur pemerintahan melakukan kerja kolaboratif.
Diketahui, angka kemiskinan Wonogiri sebesar 11,55 persen. Kemudian, Klaten sebanyak 12,33 persen dan di Sragen mencapai 12,94 persen.
Setidaknya terdapat empat arahan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan gubernur dua periode ini, diantaranya meminta wakil bupati (Wabup) untuk mengawal monitoring mingguan. Nantinya, melalui Bappeda setiap minggu pihaknya akan rutin mengupdate kategorinya.
“Minggu ini apa, umpama data beres, minggu berikutnya mulai intervensi satu-satu yang boleh diintervensi, nanti dicentangi beres,” ucapnya, Sabtu (28/1/2023).
Kemudian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga harus bisa menggerakkan seluruh komponen seperti Baznas, filantropi, serta perusahaan.
Di samping itu, organisasi perangkat daerah (OPD) bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan kolaborasi di lokus sasaran.
“Kami juga mengimbau para Camat untuk segera mengkoordinasikan tugas tersebut di masing-masing desa yang terdapat kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Selain itu, para Kades juga diminta untuk mengoptimalkan dana desa dan dana lainnya sesuai sasaran dan target secara bergotong royong, serta memprioritaskan warga miskin ekstrem yang sakit-sakitan, manula, hidup sendiri dan belum mendapatkan intervensi.
“Sengaja saya kasih ini, kalau nanti jenengan nggak bisa selesaikan sendiri, sampeyan kontak aku. Dilaporkan dan diusulkan, lho penak to (enak kan),” tegas Ganjar.
Selain empat arahan tersebut, Ganjar juga memprioritaskan penanganan kemiskinan esktrem di sektor pendidikan. Saat ini tengah berjalan penambahan unit sekolah baru (USB), kelas jauh, serta 15 SMK semi boarding dan tiga SMK boarding yang terdapat di Kota Semarang, Pati dan Purbalingga.
Nantinya, terdapat juga beasiswa total yang menyasar anak-anak tidak mampu dan anak-anak miskin di SMA Taruna Nusantara. Termasuk juga di SMK semi boarding, SMA boarding, SMA/SMK gratis.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Uswatun Hasanah mengungkapkan pola pikir (mindset) akan turut berubah seiring berjalannya pendidikan. Hal tersebut sangat penting untuk menangani kemiskinan.
“Karena itu, kami juga kerja sama dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota terkait dengan Paket C, Paket B dan lain sebagainya. Di samping itu, kerja sama dengan Disnakertrans juga kami lakukan untuk menyiapkan penempatan kerja dari anak-anak lulusan SMK,” tandasnya. (riz/hdl)
