Jakarta (pilar.id) – Kritikan dan saran yang cukup keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang dari partai politik baru yang hendak berpartisipasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah yang meminta agar Presiden Jokowi melakukan pemecatan pada Menteri yang aktif dalam kegiatan kampanye politik. kurang lebih masih 2 tahun lagi.
Beberapa menteri yang dinilai aktif melakukan kampanye politik tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno.
Meskipun tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan tahun ini, tetapi tindakan tersebut dinilai tidak etis. Fahri juga mengingatkan agar semua menteri fokus bekerja menyelamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata.
“Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat krisis menghadang tapi menteri pada cari ‘cuan’ dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!” kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (12/5/2022).
Fahri juga mengingatkan, komitmen Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri.
“Kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh presiden,” kata Fahri.
Tapi sayangnya, lanjut Fahri, sejumlah menteri tersebut memanfaatkan aji mumpung, melihat popularitas sebagai segala-galanya. Hal tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk terus berkuasa.
Pada akhirnya, kepercayaan dan kekuasaan yang begitu besar dari presiden, justru dipakai untuk membangun popularitas. Selain itu, tentunya untuk menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik.
“Tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus!” tegas Fahri.
Menurut Fahri, penguasa sekaligus pengusaha tak paham makna luhur menjadi seorang abdi negara. Sebab, kebijakannya dicampur-campur sehingga kerja tidak fokus. Parahnya, sampai pada tahap membuat kebijakan yang menguntungkan pribadi.
“Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik,” ucapnya. (ach/fat)
