Surabaya (pilar.id) – Selama tahun 2023, angka kejadian bencana di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan signifikan sebesar 47,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa terdapat 117 kasus bencana pada tahun 2023, turun dari 244 kasus pada tahun 2022.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim yang telah berupaya maksimal dalam menekan angka kejadian bencana di Bumi Majapahit.
“Dalam tahun 2023, angka kejadian bencana di Jawa Timur berhasil mengalami penurunan signifikan sebesar 47,9 persen. Ini adalah hasil dari kerja keras kita semua, yang selalu siaga 24 jam dan tidak pernah berhenti berkontribusi. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi,” ujar Sekdaprov Adhy saat berbicara dalam Forum Group Discussion (FGD) Kedaruratan, Logistik, dan Pralatan di Hotel Grand Mercure Surabaya pada Selasa (16/1/2024).
Adhy menjelaskan bahwa terdapat 14 jenis bencana yang melanda Jawa Timur dari tahun 2022 hingga 2024, seperti banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya mengakibatkan kerugian materil dan korban jiwa, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Gunung Arjuno, dan Gunung Lawu.
“Kami bersyukur bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Jawa Timur pada tahun 2023 berhasil ditangani dengan baik. Terima kasih kepada BPBD yang memberikan dukungan dalam pemadaman tersebut melalui operasi udara menggunakan helikopter,” tambahnya.
Dalam rincian data, bencana pada tahun 2023 menyebabkan 5 orang meninggal, 8 orang luka-luka, 24 ribu Kepala Keluarga (KK) terdampak, dan 3.485 unit rumah mengalami kerusakan. Sementara pada tahun 2022, terdapat 13 korban meninggal, sekitar 43 orang luka-luka, 4.289 unit rumah rusak, dan 110.202 KK terdampak.
Meskipun terjadi penurunan, Adhy menegaskan pentingnya tetap waspada dan siap menghadapi potensi bencana di masa depan. Mengingat, tahun ini seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, berpotensi mengalami cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Pemprov Jatim telah mengeluarkan status darurat bencana Hidrometeorologi di Jatim tahun 2023-2024 dengan keputusan Gubernur nomor 188/698/KPTS/013/2023 yang berlaku selama 155 hari.
Pada akhir Desember 2023, sebanyak 31 kabupaten/kota di Jatim juga telah menetapkan status keadaan darurat, dengan 28 kabupaten/kota berstatus siaga darurat dan 3 kabupaten berstatus tanggap darurat.
“Status ini bertujuan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan dalam pengerahan sumber daya saat bencana terjadi,” ucap Adhy.
Selain itu, Pemprov Jatim telah menerbitkan dua surat keputusan gubernur, yaitu SK Gubernur Jatim No.188/741/KPTS/013/2023 tentang klaster logistik penanggulangan bencana provinsi Jatim dan SK Gubernur Jatim No.188/670/KPTS/013/2023 tentang tim reaksi cepat penanggulangan bencana provinsi Jatim.
“Harapannya, kedua surat keputusan ini dapat mengoptimalkan sumber daya penanggulangan bencana yang ada di Jatim,” pungkasnya. (riq/hdl)
