Banyumas (pilar.id) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah di wilayah Bergasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang) dan Berlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem dan angka kematian ibu melahirkan. Sebab di daerah-daerah itu, dua persoalan tersebut masih cukup tinggi.
Hal itu disampaikan Ganjar saat memimpin Musrenbang Wilayah, di Convention Hall Banyumas, Jumat (22/4/2022). Sejumlah bupati dan wali kota hadir dalam acara itu, termasuk perwakilan forum anak, forum perempuan, penyandang disabilitas dan perwakilan politik.
“Kemiskinan di Bergasmalang dan Berlingmascakeb ini masih cukup tinggi, beberapa daerah masih di atas angka kemiskinan provinsi, ini yang harus menjadi perhatian,” kata Ganjar dalam paparannya.
Dalam paparannya, Ganjar mengatakan kemiskinan di Kebumen mencapai 17,83 persen, sementara Banjarnegara dan Purbalingga kemiskinan mencapai 16,23 persen dan 16,24 persen. Sementara untuk daerah Bergasmalang, kemiskinan di Brebes mencapai 17,43 persen, diikuti Pemalang 16,56 persen.
Begitu juga dengan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Ganjar menyebut, di beberapa daerah juga AKI nya cukup tinggi dan melebihi provinsi. Di Brebes misalnya, angka kematian ibu melahirkan paling tinggi, mencapai 105 kasus, Pemalang 32 kasus, tegal 30 kasus. Sementara Banjarnegara 41 kasus, Cilacap ada 45 kasus, Banyumas 44 kasus dan Kebumen 38 kasus.
“Di Brebes, AKI masih cukup tinggi. Untuk stunting di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi, mencapai 28 persen. Maka ini tolong diperhatikan, program 5Ng harus dijalankan. Gerakan Jo Kawin Bocah juga penting kita dorong,” ucapnya.
Ganjar juga meminta bupati/wali kota di Bergasmalang dan Berlingmascakeb untuk bekerja keras bagaimana menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan AKI di daerahnya masing-masing. Meski sebenarnya, beberapa bupati/wali kota sudah punya program yang baik.
“Namun harus ada percepatan dan pelebaran jangkauan agar program yang dilakukan bisa maksimal,” tegasnya.
Untuk mempercepat dan melebarkan program penanggulangan kemiskinan dan pengurangan AKI, pemerintah daerah lanjut Ganjar tidak akan bisa berjalan sendiri. Mereka harus memanfaatkan sumber lain termasuk CSR, filantropi dan lainnya.
“Termasuk percepatan investasi, karena investasi juga termasuk intervensi pemerintah daerah. Jadi kalau memang butuh bantuan, maka arah bantuannya harus diarahkan ke sana dan ini yang harus kita komunikasikan dengan banyak pihak salah satunya DPRD,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Brebes, Idza Priyanti mengatakan, untuk mengurangi angka kemiskinann salah satu cara yang akan dilakukan daerahnya adalah pengurangan pengangguran. Jika warga banyak yang bekerja, maka dipastikan pendapatan meningkat dan ekonomi akan meningkat pula.
“Kami akan mendorong kawasan industri di Brebes. Kami juga membuka aplikasi lowongan kerja bagi masyarakat,” jelasnya.
Pendampingan langsung dari pemerintah lanjut Idza juga akan dilakukan. Diantaranya satu OPD satu desa miskin dan bantuan langsung untuk modal usaha. (usm/hdl)
