Jakarta (pilar.id) – Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa regulasi di sektor kelautan ke depan akan secara nyata memberikan keuntungan kepada para nelayan.
Hal ini disampaikannya setelah bertemu dengan ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, pada Minggu (10/12/2023).
Ratusan nelayan yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) datang dari Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung.
Salah satu isu yang diangkat para nelayan adalah terkait aturan zonasi, yang dianggap merugikan mereka. Wakil Ketua KNTI, Sugeng Nugroho, menyatakan keinginan agar regulasi, seperti PP 11/2021 tentang zonasi penangkapan ikan, direvisi.
Nelayan menilai bahwa batasan jangkauan hingga 200 mil laut pada titik 573/572 terlalu membatasi aktivitas melaut, padahal laut Indonesia memiliki potensi yang sangat luas.
Menanggapi hal ini, Ganjar Pranowo menegaskan, “Ketika saya menjadi presiden, aturan-aturan yang merugikan nelayan akan kami kaji ulang”.
Nelayan juga menyoroti PP 85/2023 tentang penangkapan terukur yang menetapkan kuota bagi nelayan. Jika kuota penuh, nelayan dilarang melaut. Menanggapi hal ini, Sugeng menyatakan, “Kami minta aturan ini dihapus agar nelayan bisa melaut tanpa batasan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara.”
Selain isu zonasi, nelayan juga mengajukan berbagai aspirasi terkait kemudahan perizinan kapal, perbaikan jalur perahu, penyediaan bahan bakar solar bersubsidi, dan bantuan alat tangkap.
“Hanya kepada Pak Ganjar kami yakin untuk menitipkan harapan kami, kalau dengan capres lain kami ragu,” ungkap Kajidin, seorang nelayan. Ganjar Pranowo telah membuktikan dedikasinya selama dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan program-program seperti BBM bersubsidi, asuransi nelayan, dan pendidikan.
Ganjar mengapresiasi aspirasi nelayan dan menyatakan bahwa semua masukan akan menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan ke depan. “Aturan-aturan yang dianggap tidak pro-nelayan perlu kita kaji ulang,” tegasnya.
Ganjar juga setuju bahwa perizinan harus disederhanakan dengan menggunakan sistem digital, dan ia berjanji untuk melibatkan para nelayan dalam pengambilan keputusan terkait regulasi kelautan agar lebih progresif dan mendukung kesejahteraan nelayan di masa depan. (rio/hdl)
