Surabaya (pilar.id) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan se-Jatim di Grand City Convention Hall Lt. 3 Surabaya pada Senin (11/12/2023) malam.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah menyoroti pentingnya sinergi antara peran pemimpin formal dan informal, termasuk tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas), untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan bahwa kerjasama antara pemimpin formal dan informal sangat diperlukan guna menyelaraskan upaya menjaga kondusifitas Pemilu. “Semua mesti bersinergi, berkolaborasi dan membangun kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, damai, nyaman, kondusif, dan demokratis. Formal dan informal leader harus bergerak bersama-sama,” ungkapnya.
Rakor ini juga dijadikan momentum untuk mensinkronisasi operasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di semua lini. Gubernur Khofifah mengingatkan bahwa Pemilu 2024 berlangsung pada 14 Februari, bersamaan dengan peringatan Hari Valentine, yang seringkali dijadikan oleh generasi milenial untuk kegiatan pribadi. Oleh karena itu, sinergitas formal dan informal leader diharapkan mampu mengajak para milenial sebagai pemilih terbanyak untuk menggunakan hak pilihnya.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait persiapan Pemilu 2024. Ia menekankan dukungan penuh terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari sejumlah kementerian yang terkait, termasuk dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan. Khofifah juga mengingatkan seluruh jajaran KPU agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu, serta mengamankan proses distribusi logistik hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Gubernur Khofifah optimis bahwa KPU dan Bawaslu telah memetakan daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), sehingga kewaspadaan dapat dilakukan sejak persiapan. Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi potensi konflik dan pemicu konflik selama Pemilu.
“Saya rasa Pemerintah melalui KPU dan Bawaslu telah melakukan pemetaan hingga pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun seringkali proses penghitungan sangat seru di tingkat PPK. Petugas bisa tidak tidur hingga tiga hari,” katanya.
Gubernur Khofifah juga menyoroti pentingnya sosialisasi secara komprehensif terkait enam arahan Presiden Joko Widodo kepada Forkopimda. Dia mengajak semua pihak untuk bersinergi, menjaga hubungan harmonis, dan membangun kekuatan bersama guna menjaga ketertiban dan keamanan selama Pemilu.
Rakor ini juga menjadi wadah penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Provinsi Jawa Timur. Tanda tangan komitmen tersebut melibatkan Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V/Brawijaya diwakili Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Yusman Madayun, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Kesepakatan ini juga disaksikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong, mengingatkan beberapa indikator keberhasilan Pemilu, termasuk pemilihan yang aman, partisipasi pemilih yang tinggi, dan ketertiban yang terjaga. Ia juga menekankan pentingnya persuasi untuk mengajak generasi milenial menggunakan hak pilihnya.
Dalam konteks keamanan dan kerawanan, Jawa Timur menduduki peringkat keenam di Indonesia dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebesar 14,74 persen yang rendah. Hal ini menunjukkan peran aktif dari Polda, TNI, Satpol PP, dan unsur penegak keamanan lainnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu.
Dengan demikian, Gubernur Khofifah dan Forkopimda Jatim berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu 2024 dengan melibatkan semua unsur, baik formal maupun informal, guna menciptakan suasana yang kondusif dan demokratis bagi masyarakat Jawa Timur. (mad/hdl)
