Jakarta (pilar.id) – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar Pemilu 2024 diundur tentu sangat disesalkan.
Menurut dia, Cak Imin tampaknya sudah menjadi bagian para oligarki untuk menggolkan penundaan pemilu. Ia terkesan menggadaikan partainya untuk kepentingan pribadi.
Alasannya meminta penundaan pemilu agar perbaikan ekonomi tidak terganggu, sangat tidak masuk akal. Sebab, selama Jokowi menjadi presiden, belum pernah pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen, sebagaimana yang sering dijanjikan.
“Padahal sebelum pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Petumbuhan ekonomi semakin jeblok selama pandemi covid-19 menghantam Indonesia,” kata Jamiluddin kepada Pilar.id, Kamis (24/2/2022).
Karena itu, Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini bilang, tidak ada jaminan pertumbuhan ekonomi akan membaik bila Pemilu 2024 ditunda. Justru dengan ditundanya pemilu, dikhawatirkan stabilitas politik akan terganggu.
Kalau itu terjadi, maka pembenahan ekonomi justru akan terganggu. Sebab, masalah kepercayaan publik akan membebani pemerintahan Jokowi. Selain itu, usulan itu membawa konsekuensi pada amendemen UUD 1945. Dalam konstitusi saat ini tidak disebutkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu 2024.
Untuk mengubah itu, tentu akan mendapat perlawanan dari rakyat. Dia yakin, rakyat tidak akan rela melihat para elit mengamendemen UUD 1945 hanya atas dasar selera mereka. Karena itu, jalan terbaik tetap melaksanakan Pemilu pada tahun 2024. Melalui Pemilu rakyat akan mempunyai harapan baru memilih presiden yang dapat memperbaiki ekonomi.
Suka tidak suka, tegasnya, masih banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan lebih baik untuk memperbaiki carut marut negeri tercinta. Dia menilai, tokoh-tokoh lainnya di Indonesia harus diberikan kesempatan dengan melaksanakan Pemilu 2024 sesuai waktu yang sudah ditetapkan konstitusi.
“Cak Imin harus taat konstitusi, bukan malah berpihak kepada oligarki. Itupun kalau Cak Imin tak ingin mendapat amarah dari rakyat,” pungkasnya. (her/hdl)