Tangerang (pilar.id) – Muhammadiyah memasang harapan besar pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan ini diharapkan dapat mengembalikan demokrasi ke fondasinya dan melawan politisasi hukum di Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan pernyataan ini dalam dialog publik Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis (23/11/2023). Ganjar dan Mahfud turut hadir secara langsung untuk menyampaikan ide dan konsep pembangunan Indonesia.
“Kami percaya, dua tokoh yang hadir ini (Ganjar-Mahfud) ketika rakyat memberi amanat dan mandat, tentu akan berdiri dekat dengan konstitusi dan tidak menyalahgunakannya,” ucap Haedar.
Dalam sambutannya, Haedar menyoroti masalah hukum di Indonesia. Menurutnya, banyak permasalahan yang terjadi di negara ini, salah satunya adalah politisasi hukum yang merusak demokrasi.
“Praktik kehidupan kebangsaan akhir ini sangat meresahkan. Dimana hukum mengalami proses politik bahkan dalam konteks demokrasi orang tidak berani berkata dan berbuat yang berbeda karena ada politisasi hukum,” tegasnya.
Haedar menyatakan bahwa hukum dan demokrasi harus berlaku secara fundamental dalam kehidupan berbangsa. Indonesia telah berjuang keras untuk menjadi negara merdeka dan mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama.
“Maka kira perlu merekonstruksi itu. Kita ingin para pemimpin bangsa ke depan membawa kembali hukum dan demokrasi kita sesuai fondasinya,” tegasnya.
Haedar menjelaskan bahwa banyak undang-undang atau produk hukum lainnya di Indonesia yang tarik ulur. Sejumlah produk hukum yang dihasilkan adalah hasil dari koalisi oligarki.
“Kami harap ke depan, jangan ada lagi undang-undang yang diputuskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahasa arabnya itu min haisu la yahtasib (kemunculan dari yang tidak disangka-sangka)” ucap Haedar di hadapan Ganjar Mahfud.
Bagi Muhammadiyah, lanjut Haedar, Ganjar dan Mahfud bukanlah orang baru. Keduanya adalah tokoh yang paling sering berinteraksi dengan Muhammadiyah.
“Bagi kami Muhammadiyah, Pak Ganjar ini bukan orang baru. Kami sudah sangat dekat karena sering bersilaturahmi dan berinteraksi dengan beliau sejak lama. Pak Ganjar selalu bersama kami untuk kesuksesan Muhammadiyah. Pak Mahfud juga sama, kami selalu berinteraksi sejak zaman di Jogja bahkan saat sekarang menjadi menteri,” pungkas Haedar.
Ganjar dan Mahfud sepakat dengan pernyataan Haedar Nashir. Hukum dan demokrasi adalah cita-cita bangsa yang diperjuangkan sejak lama. Ganjar mengajak semua elemen masyarakat untuk berjuang mengamankan hukum dan demokrasi agar berjalan sesuai konstitusi.
“Maka kita semua harus menjadi agen. Ayo semua kelompok speak up, berani bicara. Dan Muhammadiyah harus mengambil peran itu, karena apa keluar dari Muhammadiyah pasti layak dan wajib didengarkan,” ucapnya.
Kualitas demokrasi di Indonesia lanjut Ganjar memang sedang diuji. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat berani memberikan masukan demi masa depan negeri ini.
“Kalau tidak sesuai, maka rakyat sebagai pemilik republik yang harus bicara. Kalau banyak kelompok kritis bicara soal itu (demokrasi dan hukum yang tidak sesuai), maka negara sudah dalam status alert. Butuh keterlibatan semua pihak untuk menyelesaikannya,” pungkasnya. (rio/ted)
