Jakarta (pilar.id) – Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyoroti urgensi Indonesia untuk meningkatkan diskusi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat transformatif seiring dengan kemajuan zaman.
Pernyataan ini disampaikan Budiman kepada wartawan menjelang Debat Resmi Pertama Pilpres yang akan diselenggarakan malam ini.
“Banyak komponen HAM yang belum sepenuhnya terpenuhi, dan kita perlu membahas ide HAM yang transformatif sesuai dengan visi misi Prabowo-Gibran,” ujar Budiman, Selasa (12/12/2023).
Dalam konteks hak di era digital, Budiman menekankan hak atas ruang fisik dan digital, infrastruktur digital, data, serta pendidikan dan komunitas. Data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) tahun 2022 mencatat bahwa masih ada 73 juta penduduk dan lebih dari 100.000 sekolah yang tidak memiliki akses internet.
“Paslon no.2 berkomitmen untuk melakukan perbaikan di sektor digital, termasuk pembangunan infrastruktur digital merata hingga desa-desa. Ini sejalan dengan Asta Cita 3 di Poin 26 dalam Visi Misi Prabowo-Gibran,” jelasnya.
Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia secara umum, Budiman memberikan penilaian positif terhadap upaya Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kebebasan sipil dan implementasi HAM. Indonesia bahkan terpilih menjadi anggota dewan PBB untuk HAM sebagai perwakilan Asia bersama Jepang dan Kuwait.
“Meskipun demikian, prestasi Indonesia dapat menjadi tantangan jika tidak dapat melampaui catatan masa lalu. Pembahasan HAM identik dengan hak berpendapat, seringkali menjadi komoditas politik, padahal tantangan Hak Asasi Digital juga harus kita hadapi,” tambah Budiman.
Dalam konteks Pilpres, isu Hak Asasi Digital menjadi salah satu fokus utama Paslon no.2, menunjukkan komitmen mereka untuk menangani permasalahan ini guna mencapai kemajuan yang sesuai dengan perkembangan era digital. (hen/hdl)