Semarang (pilar.id) – Pengentasan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang masih harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, Gubernur Ganjar Pranowo berharap Program Maju Bareng direplikasi menyeluruh di kabupaten kota.
Hal itu disampaikan Ganjar saat memberi pengarahan dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi Desa Dampingan th 2022, secara daring, Jumat (4/3/2022). Program Maju Bareng yang dimaksud Ganjar adalah satu OPD satu Desa Dampingan.
“Kalau kekuatan yang dari kedinasan kita saya kira tinggal jalan saja. Replikasi-replikasi menurut saya bisa kita lakukan sebagai satu contoh,” ujar Ganjar.
Replikasi menurut Ganjar, akan baik dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki peta lebih jelas mana daerah kategori merah, kuning dan hijau. Sehingga target menggeser desa dari merah ke kuning, kemudian kuning menjadi hijau akan cepat tercapai.
“Semua terlibat pasti akan membikin satu cerita bagus. Petanya bisa masuk ke peta desa yang miskin mana ini target yang diambil, diletakan program dan didampingi sampai ada hasil. Ini yang jadi PR besar kita karena kerja kita mesti bersama-sama,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, model pengentasan kemiskinan di Jateng ini kemudian diintegrasikan pada daerah yang masuk prioritas pemerintah pusat terkait Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
“Treatment kita yang paling berbeda di seluruh indonesia, karena tidak hanya diberikan top up 300ribu saja, tapi kemudian ada gerakan gotongroyong spirit yang bagus sekali menurut kita bisa berikan kepada mereka,” ujar Ganjar.
Dari gerakan itu pula, Ganjar menyebut banyak yang ingin turut serta membantu. Salah satunya dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang menghubungi Ganjar langsung dan ingin membantu terkait air bersih.
“Ini sesuatu yang sangat membahagiakan dan beberapa perusahaan, meski belum optimal ya ayo kita jawil dengan csr-nya dan kita kerahkan untuk jadi satu, itu menurut saya akan jadi sesuatu yang sangat bisa efektif untuk kita gerakkan,” tegas Ganjar.
Sebanyak 172 desa di Jawa Tengah mendapat pendampingan sejak tahun 2019. Setidaknya ada 48 OPD yang terlibat. Pendampingan dilakukan dengan berbagai program. Mulai dari pemberdayaan, RTLH, Jambanisasi dan lainnya.
“Sekali lagi saya sampaikan terimakasih, semangat teman-teman luasbiasa, kreatifitas luarbiasa, dan hasil mulai kelihatan. Percayalah proses yang baik tidak akan ingkar, hasilnya akan baik. Tapi kita perlu tabah dan serius untuk melakukan itu,” tandas Ganjar.
Sementara hasil evaluasi capaian terhadap 114 Desa Dampingan Tahun 2019-2020 dengan membandingkan Data BDT/DTKS bulan Januari dan bulan Oktober 2020, diperoleh hasil bahwa secara total terdapat penurunan jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin (ART) dari 404.885 ART menjadi 400.624 ART atau penurunan sebanyak 4.261 orang miskin. (usm/hdl)
