Jakarta (pilar.id) – Langkah Presiden RI Joko Widodo untuk mengundang sejumlah ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam lalu bukan upaya ikut campur ususan politik. “Itu diskusi, bukan cawe-cawe,” tegasnya pada wartawan, di sela kunjungan ke Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Ia menjelaskan, pertemuan itu hanya kegiatan diskusi. Dan sebagai pejabat publik yang juga pejabat politik, dia sah-sah saja mengundang ketua umum partai koalisi, apalagi untuk kepentingan diskusi.
Di depan wartawan, Jokowi kemudian mengingatkan bahwa urusan pencalonan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 adalah wilayah partai politik.
“Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik,” ujar Jokowi.
Tentang isi pertemuan, ia mengaku jika ada banyak hal yang dibicarakan. “Waktu tiga jam, yang dibahas banyak sekali,” ungkapnya.
Bicara bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo? “Semua dibicarakan. Terutama yang berhubungan dengan politik yang menyangkut negara ke depan. Seperti apa tantangannya,” jawab Jokowi.
Ia pun mengaku jika dalam kondisi yang ada, Indonesia butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat sekaligus dipercaya rakyat. (hdl)