Jakarta (pilar.id) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan, kaum buruh bakal melakukan demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selama sebulan penuh.
Said Iqbal menyampaikan, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan bergantiap di tiap daerah selama bulan September.
“Aksi dilakukan setiap hari, kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu,” kata Said di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Ia mengatakan, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat kelas bawah. Secara bersamaan, Menteri Ketenagakerjaan Isa Fauziyah sudah menyampaikan bahwa kenaikan upah 2023 menggunakan PP 36 yang notabene adalah aturan turunan dari omnibus law UU Cipta Kerja. Itu artinya, tidak akan ada lagi kenaikan upah.
Kata Said, strategi yang akan dipakai serikat buruh adalah dengan melakukan aksi di daerah. Titik aksi di daerah adalah di kantor gubernur, bupati/walikota, atau DPRD.
Output yang diharapkan dalam aksi daerah ini adalah meminta gubernur atau bupati/walikota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada presiden dan pimpinan DPR RI.
“Aspirasi daerah harus didengar. Surat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM dikirim ke presiden dan pimpinan DPR. Supaya mereka paham bahwa kebijakan pusat telah menyengsarakan rakyat di daerah,” ujarnya.
Output kedua, lanjutnya, buruh meminta gubernur dan bupati mendesak DPR membuat pansus BBM. Pansus DPR RI diharapkan bisa membongkar, kenapa swasta bisa menjual BBM lebih murah? Apa yang terjadi dengan pembiayaan bersubsidi? Apakah ada mafia di penentuan harga BBM? Serta apa implikasi terhadap daya beli yang merosot?
Apabila aksi protes melalui demonstrasi di bulan September tidak didengar, maka bulan Oktober aksi akan perkuas lagi. Puncaknya, akhir November kami mempersiapkan pemogokan Nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik.
“Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik. Melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota,” tegasnya. (her/hdl)
