Yogyakarta (pilar.id) – Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memprediksi sebanyak 5,8 juta pemudik akan memasuki wilayah DIY pada momen mudik Lebaran 2023.
Dengan adanya jutaan pemudik yang akan masuk ke DIY, Dishub memprediksi akan terjadi kemacetan lalu lintas selama masa Mudik Lebaran 2023 dan Arus Balik Lebaran 2023.
Apalagi, akses tol Yogyakarta-Solo ruas Kartasura-STA 6 bakal dioperasikan secara fungsional bagi pemudik. Sehingga, akan terjadi pertambahan volume kendaraan roda empat pada periode H-7 sampai H+7 lebaran.
Dibukanya jalan tol mulai STA 1 sampai STA 6 atau sepanjang enam kilometer yang menghubungkan dari Kartasura, Sukoharjo hingga Boyolali ini diprediksi akan berpotensi memicu kemacetan arus lalu lintas.
“Kami akan membuka posko statis di Prambanan sebagai antisipasi arus lalu lintas dari arah Timur yang diperkirakan padat,” ucap Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Rabu (5/4/2023).
Lebih lanjut, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Dishub Kabupaten/Kota di wilayah tersebut. Made juga berharap posko statis itu bisa mengatasi kepadatan lalu lintas jalan tol Yogyakarta-Solo.
Dikatakan Made, pencabutan kebijakan PPKM menjadi salah satu penyebab lonjakan pemudik khususnya di DIY. Dari jumlah pemudik yang memasuki Yogyakarta, akan didominasi sekitar 1,2 juta orang yang dengan kendaraan pribadi jenis sepeda motor dan 1,3 juta orang menggunakan mobil.
“Tahun ini (pemudik) lebih banyak sekitar 1,9 juta orang. Lebaran tahun 2022 ada 3,9 juta,” imbuhnya.
Pihaknya juga akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan Area Traffic Control System (ATCS) sebuah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi. Selain itu, dilakukan juga penyisiran dan perbaikan lampu penerangan jalan umum (PJU) untuk memastikan jalur aman dilalui kendaraan pemudik.
“Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk bisa melakukan pinjam pakai penerangan jalan,” paparnya.
Terkait pengadaan, lanjut Made karena adanya keterbatasan akan dilakukan pada jalur yang dianggap rawan dan strategis dimana nantinya akan dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). (riz/fat)
