Jakarta (pilar.id) – Adanya beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia, membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menguatkan manajemen risiko bencana alam di Indonesia, seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait lainnya.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Kapolri saat menjadi salah satu Pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (2/3/2023)
“Harapan Pak Presiden kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, saat tanggap darurat dan pasca-bencana juga akan semakin baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat climate change (perubahan iklim),” kata Sigit di awal pemaparan materinya.
Selain itu, manajemen risiko, kata Sigit menjadi penting lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki historis bencana alam yang cukup besar, seperti, tsunami aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina.
” Karena yang namanya bencana terjadi sewaktu-waktu, namun yang paling penting bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita mitigasi seminimal mungkin,” ujar Sigit.
Oleh karena itu, Sigit menegaskan bahwa, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder masyarakat lainnya.
“Yang utama adalah menguatkan sinergitas kolaborasi seluruh stakeholder, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk menyatukan kemampuan dan kekuatan. Sehingga bisa memanajemen risiko, serta memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” papar Sigit.
Tak hanya itu, Sigit memaparkan dengan adanya kesiapan dan cepatnya respon jajaran Polri di wilayah bencana merupakan bentuk representasi hadirnya negara di tengah masyarakat.
“Sehingga masyarakat merasakan negara hadir disitu. Ini harus dilakukan dan dipersiapkan khususnya di wilayah yang memang rentan terjadi bencana,” tutur Sigit.
Sebelum mengakhiri pemaparannya, Sigit menegaskan bahwa, seluruh stakeholder harus memiliki kesamaan visi dan misi demi melakukan manajemen risiko bencana alam. (jel/din)