Jakarta (pilar.id) – Tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang turun tidak terlepas dari berbagai formulasi kebijakan pemerintah termasuk program perlindungan sosial.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan program perlindungan sosial telah berhasi menjaga tingkat kemiskinan dan ketimpangan sehingga tidak naik setinggi yang diprediksi banyak lembaga termasuk Bank Dunia.
“Kemiskinan dan ketimpangan yang turun tidak terlepas dari kebijakan yang kita formulasikan bersama di pemerintah,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (25/1/2022).
Dikatakannya selama satu dekade terakhir, angka kemiskinan dan ketimpangan dalam tren menurun namun pandemi COVID-19 menghentikan tren penurunan tersebut.
“Selama satu dekade itu, jumlah penduduk miskin turun sebesar 4,78 juta orang namun dalam dua tahun pandemi naik hingga sekitar 2,4 juta orang,” tuturnya
Dalam hal ini, pemulihan ekonomi melalui program perlindungan sosial mampu menekan tingkat kemiskinan menjadi 9,71 persen per September 2021 dari 10,19 persen per September 2020.
“Tanpa perluasan perlinsos, Bank Dunia memproyeksikan angka kemiskinan tahun 2021 mencapai 11,4 persen,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pun menetapkan strategi jangka menengah untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yakni dapat dihapuskan pada 2024.
“Kita harus lihat 2022 dan kita harus lanjutkan kebijakan yang mengarah ke indikator tersebut,” tegasnya.
Realisasi perlindungan sosial dalam program PEN 2021 mencapai Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun. Anggaran itu telah diberikan antara lain dalam bentuk diskon listrik kepada 32,6 juta penerima, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima dan pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas. (din/Antara)
