Jakarta (pilar.id) – Survei Litbang Kompas terbaru menyatakan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen pada akhir Januari 2022 lalu. Persentase ini meningkat tajam dari survei serupa terakhir yang dilakukan pada Oktober 2021, hanya sebesar 66,4 persen.
Menanggapi hasil survei Litbang Kompas, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, peningkatan persepsi publik atas kepuasan pada kinerja pemerintah bisa terjadi karena dua hal.
Pertama, pemerintah dikesankan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi. Hal itu bisa dilihat dari masifnya vaksinasi covid-19. Program yang terasa secara langsung oleh masyarakat, tentu akan mendapat persepsi yang baik.
Kedua, program infrastruktur yang akhir-akhir ini semakin mengemuka, mulai dari bendungan, hingga Sirkuit Internasional Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ini juga mempunyai dampak pada penilaian baik ke pemerintah.
“Dua hal itu, paling mungkin diingat publik akhir-akhir ini, sehingga mengalihkan soal hal krusial lainnya, semisal kebijakan sepihak soal JHT, kelangkaan bahan kebutuhan publik, mulai dari minyak hingga kedelai,” kata Dedi, Selasa (22/2/2022).
Selain itu, kata Dedi, data survei Litbang Kompas bisa juga dibaca sebagai penanda bahwa presiden masih miliki sentimen secara personal. Karena kepuasan publik pada pejabat negara lainnya, dari wakil presiden hingga menteri tidak setinggi atau mendekati presiden. Padahal, jika penilaian itu untuk kerja kolektif, semestinya antara presiden dan penghuni pemerintah lain harusnya setara.
Maka dari itu, menurutnya, perlu ada adaptasi kepuasan publik dengan kualitas kinerja yang berdampak pada publik, tidak saja persepsi tetapi benar-benar dirasakan. Tidak hanya membangun citra baik, tetapi harus diimbangi dengan reputasi. Hal tersebut agar tidak kontra, kepuasan tinggi tetapi kenyamanan hidup warga tidak terjamin.
Contoh kecilnya adalah, bagaimana mungkin minyak kelapa sawit miliki harga melambung, sementara ditingkat petani, kelapa sawit justru murah. “Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf perlu mengurangi ketergantungan pada pujian, agar suara publik yang mendasar dapat terdengar dengan jelas. Jokowi-Ma’ruf harus lebih dengan suara rakyat,” tegasnya.
Sebagai informasi, capaian survei dari Litbang Kompas terbaru tersebut kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf juga menjadi yang tertinggi sejak survei serupa dilakukan pada Januari 2015 atau pada masa awal pemerintahannya.
Hasil survei tersebut memperlihatkan kepuasan publik meningkat pada empat bidang. Pertama, politik serta keamanan yang meningkat 6,8 persen dan penegakan hukum meningkat 5,3 persen. Kemudian, kepuasan di bidang ekonomi meningkat 6,1 persen dan kesejahteraan sosial meningkat tajam sebesar 9,7 persen.
Jika dirinci, kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial sebesar 78,3 persen serta politik dan hukum mencapai 77,6 persen.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen. (her/din)
