Jakarta (pilar.id) – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori oleh Partai Golkar, PPP, dan PAN bisa saja ada agenda lain, selain untuk pemilu 2024.
Namun, ia memiliki dugaan kuta bahwa koalisi ini, dibentuk memang dalam rangka pemenangan Pemilu 2024 mendatang. Apalagi, menurut Dedi, komposisi dari koalisi ini cukup baik dan representatif.
“Karena ketiganya punya basis pemilih yang berbeda sehingga akan terasa besaran pemilih saat koalisi,” kata dia, ketika dihubungi Pilar.id, di Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Meskipun, lanjut Dedi, PPP dan PAN memiliki porsi yang kecil. Tapi, setidaknya koalisi ini cukup untuk mengusung Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar) sebagai calon presiden (capres), karena jika bukan PPP dan PAN, bisa saja peluang keterusungan Airlangga kian surut.
Dedi menilai, pernyataan koalisi yang terlalu dini ini justru baik bagi mereka. Hal itu dikarenakan, publik lebih cepat mengetahui dan akan berdampak pada keputusan mereka juga.
Hanya saja, kata Dedi, secara personal terutama Airlangga dan Suharso, aktivitas politik itu cukup mengganggu kinerja di pemerintah. Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengeluarkan statemen agar para menteri fokus bekerja.
“Jika Jokowi konsisten dengan statemennya, baiknya Airlangga dan Suharso (Ketua Umum PPP) dibebaskan dari jabatan menteri,” tegas Dedi.
Tetapi, lanjut dia, terbentuk KIB sekaligus menunjukkan risiko dari lemahnya Jokowi dalam memimpin kabinet. Sejak Jokowi ingkar janji melarang rangkap jabatan ketua umum partai politik di kabinet, maka sejak saat itu pula mantan Gubernur DKI Jakarta ini merestui jika di kemudian hari jabatan menteri akan menjadi panggung politik.
“Membaca loyalitas Airlangga di pemerintahan Jokowi, sangat mungkin agenda koalisi ini sepengetahuan Jokowi sendiri, sehingga manuver-manuver politik yang akan melibatkan Airlangga dimungkinkan atas restu Jokowi,” kata dia.
Untuk diketahui, Airlangga saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin. Sedangkan Suharso menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. (ach/fat)
