Jakarta (pilar.id) – Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta (UNSA) Agus Trihatmoko menyatakan, Presiden Joko Widodo sudah semestinya harus tegas dalam menilai kinerja para menterinya, sehingga tindakan reshuffle kapan pun dapat dilakukan.
Meskipun demikian, penilaian kinerja setiap menteri harus dengan kehati-hatian. Karena, setiap kinerja kementerian tidak berdiri sendiri, mereka saling terkait. Dalam hal itu, secara teoritis pada akhirnya terkait dengan kebijakan dasarnya, yaitu dari presiden sendiri.
“Barangkali lebih tepat penilaiannya yaitu terlihat dari kecepatan dan efektivitas implementasi suatu kebijakan presiden yang dikerjakan seorang menteri,” kata Agus, Sabtu (12/3/2022).
Tentang penyelesaian kasus minyak goreng, pencetus ekonomi murakabi ini mencermati, bukan semata-mata kesalahan Mendag. Sistem birokrasi antara pihak industri dengan pemerintah, dalam hal ini administrasi keuangan, perlu dicek. Di sana memungkinkan terdapat permasalahan yang menyangkut birokrasi kementerian lainnya.
Itu juga menyangkut masalah kesiapan anggaran keuangan untuk biaya subsidi. Pada sisi Kemendag, dapat dilihat dari cara koordinasinya dengan pelaku industri untuk implementasi produksi dan distribusi, serta klaim subsidi minyak goreng.
Subsidi tersebut harus ditangani lebih dulu, karena menyangkut keuangan industri sehingga harus tepat pencairannya sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. “Teorinya begitu, tetapi kenyataan di lapangan sering kali tidak lancar jika urusan birokrasi dengan pemerintah, apalagi masalah uang,” tegasnya.
Di sana, kata Agus, dapat digunakan presiden sebagai acuan menilai kinerja menteri terkait. Dengan begitu, akan terlihat mana menteri yang memiliki performa bagus mana menteri yang tidak bagus dan layak diganti.
Adapun, dalam memilih menteri juga harus benar-benar dipastikan memiliki kompetensi pada bidang ekkenterian yang akan diisi. Misalnya berkaitan dengan masalah minyak goreng, seorang calon menteri harus paham tentang manajemen perusahaan pabrikasi dan perdagangan, mulai dari hulu ke hilirnya.
Menurut dia, isu minyak goreng tidak bijaksana jika hanya sebagai argumentasi mengganti Mendag. Presiden Jokowi harus benar-benar melihat secara menyeluruh kinerja kementeriannya selama ini.
“Kehadiran kader PAN yang kemungkinan akan masuk kabinet memiliki peluang di kementerian bidang ekonomi,” kata dia.
Pada dasarnya, setiap partai politik memiliki kader yang dipersiapkan untuk masuk sebagai calon menteri. Namun demikian, kader partai politik yang duduk di kabinet pendekatannya selalu politik, bukan kompetensi dan profesionalisme pada bidang kementeriannya. Itu yang sering kali tidak efektifnya setiap reshuffle kabinet, terkesan hanya bagi-bagi kursi politik.
Bagi kader PAN, tentu ada yang layak menjadi menteri atau wamen di kementerian bidang ekonomi. Namun jika nanti yang muncul hanya ketua imum dan sekjen partainya saja, terlihat hanya untuk kepentingan politik saja.
Partai politik harus berani memunculkan kader terbaiknya, jika perlu ketum dan sekjen konsen di partainya saja, bukan di kabinet. Kecuali memang Ketum PAN benar sosok yang pas dan handal pada bidangnya. Seperti halnya Ketum Gerindra, Prabowo Subianto yang tepat mengisi kursi Menteri Pertahanan (Menhan). Prabowo adalah mantan tentara dan sangat berpengalaman di dunia militer.
“Kita bukan tidak mendukung kader partai politik mendominasi kabinet, karena itulah mereka berada di partai politik. Tetapi, yang terpenting adalah benar benar kompeten pada bidangnya sehingga setiap menteri tidak sebentar-sebentar direshuffle,” pungkasnya. (her/fat)
