Jakarta (pilar.id) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menganggap kritik atas kinerjanya selama satu tahun memimpin DKI Jakarta sebagai saran positif untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik. Pernyataan ini disampaikan Heru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada hari Minggu (15/10/2023).
Selama satu tahun menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai masalah, mulai dari banjir hingga tata ruang dan kemacetan. Terkait kemacetan di Jakarta, Heru mencatat bahwa pertumbuhan kendaraan di ibu kota terus meningkat setiap tahun.
“Ketika terjadi kemacetan, itu berarti ada pertumbuhan kendaraan yang lebih banyak. Penanganan kemacetan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat,” ujar Heru.
Heru juga menekankan bahwa keputusan lanjut atau tidaknya dirinya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan tergantung pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Tentunya, keputusan tersebut ada di tangan Mendagri. Jika saya diperpanjang, saya siap menjalankan tanggung jawab ini. Namun, jika tidak, saya akan kembali sebagai Kepala Sekretariat Presiden,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya untuk menangani kemacetan, seperti menyesuaikan waktu siklus lampu lalu lintas untuk mengurangi antrian dan penundaan lalu lintas, merapihkan sistem parkir di jalan, dan memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda.
Heru menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait integrasi moda transportasi di Jakarta dengan tujuan mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi transportasi umum sebesar Rp4,3 triliun per tahun, dengan sebagian besar dana dialokasikan ke Moda Raya Terpadu (MRT) dan Transportasi Jakarta (TransJakarta), dalam upaya mempermudah mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal.
Heru juga menegaskan bahwa kenyamanan pengguna transportasi bagi warga Jabodetabek adalah prioritas utama dalam membangun sistem transportasi terintegrasi. Untuk mencapai hal ini, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menyediakan subsidi pembiayaan yang diperlukan. (hen/ted)