Jakarta (pilar.id) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) 2023 sebesar Rp476 triliun. Menurut Sri Mulyani, anggaran perlinsos bertujuan untuk melindungi masyarakat yang paling rentang dan miskin.
“Semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani, Jumat (20/1/2023).
Ia juga meminta anggaran sebesar tersebut tidak dikorupsi. Permintaan tersebut disampaikan langsung Sri Mulyani di depan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. “Tidak dikorupsi ya Bu (Risma) ya dalam hal ini,” kata dia.
Anggaran perlinsos tersebut lebih kecil dibanding tahun 2022 sebesar Rp502,6 triliun. Sri Mulyani menjelaskan anggaran perlinsos tersebut lebih kecil dikarenakan pada 2022 dampak pandemi masih terasa, serta ada guncangan ekonomi global.
“Seperti harga minyak goreng naik. Jadi ada beberapa anggaran yang tahun 2022 tidak diteruskan. Namun, jumlah Rp476 triliun itu relatif sama dengan tahun 2022,” kata Sri Mulyani.
Beberapa program yang tidak dilanjutkan pada 2023, seperti bantuan sosial kenaikan harga minyak goreng dan pedagang kaki lima (PKL). Nantinya kementerian akan melakukan redesign untuk anggaran-anggaran yang diperuntukkan bagi perlinsos.
Tahun lalu, lanjut Sri Mulyani, Mensos secara khusus juga meminta anggaran tambahan sebesar Rp198 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk memberi makan lanjut usia (lansia) pada tahun lalu.
“Dipakai untuk memberi makan lansia, dan itu sudah tergunakan seluruhnya Rp183 miliar,” kata Sri Mulyani. (ach/din)
