Jakarta (pilar.id) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA) agar tercipta pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.
Atas hal itu, kata dia, pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Jokowi beralasan, perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
“Pemerintah juga mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan,” kata Jokowi di akun Instagram-nya, Kamis (6/1/2022).
Lalu, pemerintah jug mencabut Hak Guna Usaha perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare. Sebanyak 25.128 hektare di antaranya milik 12 badan hukum, dan 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.
Di saat yang sama, lanjutnya, pemerintah juga memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.
“Indonesia terbuka bagi para investor dengan rekam jejak dan reputasi yang baik, serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam,” pungkasnya. (her)
