Semarang (pilar.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) tahun 2023 untuk mengoptimalkan tujuan kemandirian pangan dan energi serta menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan.
Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengajak seluruh Kabupaten/Kota dan lembaga vertikal untuk mengelola alokasi anggaran sebesar Rp 104,28 triliun itu dengan baik. Menyusul prediksi tahun 2023 yang dinilai tidak mudah.
“Agar di 2023 kita itu punya daya, punya kekuatan, punya sumber yang baik. Kalau dikelola dengan baik, maka sebenarnya di tengah sulitnya situasi dunia kemandirian kita diuji dan bisa kita tunjukkan,” terangnya saat penyerahan DIPA Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).
Dari total anggaran tersebut, Rp 38,28 triliun terdiri dari alokasi belanja lembaga dan Rp 66 triliun merupakan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Pihaknya meminta anggaran DIPA tersebut dapat dimaksimalkan untuk stimulan pelayanan investasi.
“Uang APBD apalagi dari DIPA ini dipakai sebagai stimulan disamping operasional, sehingga ada belanja untuk pegawai itu pasti ocasional untuk aktivitas belanja macem-macem,” terangnya.
Pihaknya pun berpesan untuk pihak yang menerima alokasi agar dapat dikelola secara pemerintahan dan mengeliminasi tingkat korupsinya.
“Hilangkan 100 persen angka utopis, bukan kita pesimis tapi kita mau realistis. Rasanya untuk penyerahan DIPA kali ini, kayaknya terakhir saya di sini. Mudah-mudahan yang terakhir bukan berarti makin elmbek, harus gaspol,” ucapnya.
Selain itu, Ganjar juga meminta Kabupaten/Kota untuk menggunakan dana yang masih mengendap di bank. Meskipun dalam hasil pengecekannya, dana yang belum terserap tersebut merupakan anggaran yang memang tidak diutak-atik.
“Misalnya dana atau anggaran cadangan untuk Pilkada, lalu dana di RSUD yang asalnya dari klaim Pandemi Covid-19 yang anggarannya baru diterima akhir 2021. Itu baru bisa dipakainya lama sekali, nunggu perubahan, jadi akhir tahun berikutnya,” jelasnya.
Pihaknya pun mengusulkan untuk mengubah regulasi, sehingga apabila dana tersebut masuk dapat segera digunakan.
Sementara itu, Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb, Taukhid menyebut secara simultan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah berada di atas 5 persen dalam kurun waktu 4 triwulan berturut sejak triwulan IV tahun 2021.
“Perkembangan inflasi relatif stabil dibandingka daerah lain, dan mulai menunjukkan penurunan ke level 5,81 persen (yoy) di November dari sebelumnya 6 persen di bulan Oktober 2022,” tutupnya. (riz/hdl)
