Pontianak (pilar.id) – Data stunting di Kalbar mengalami penurunan. Angka stunting tahun 2018 sebesar 33,29 turun menjadi 29,8 persen pada tahun 2021. Kawasan paling tinggi adalah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.
“Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan bahwa angka stunting Kalbar turun dibanding 2018, padahal kita berada pada situasi pandemi covid-19 periode 2020-2021 dimana fokus penanganan kesehatan ada pada penanganan pandemi,” ungkap Sekda Kalbar Harisson.
Menurutnya pencegahan dan penanganan Stunting sendiri dilakukan melalui 2 kategori intervensi yaitu Intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik ini dilakukan oleh sektor kesehatan dengan bobot pengaruh terhadap penurunan stunting sebesar 30 persen. “Sedangkan intervensi sensitif dilaksanakan oleh sektor diluar kesehatan dengan bobot pengaruh sekitar 70 persen,” tegasnya.
Untuk sektor kesehatan prinsipnya adalah perhatian penuh pada kesehatan ibu hamil mulai dari konsepsi sampai anak berumur 2 tahun atau dikenal dengan 1.000 hari pertama kehidupan. “Jadi benar-benar diperhatikan asupan gizi ibu hamil, kesehatan ibu hamil melahirkan dan nifas, termasuk Asi eksklusif serta pemberian makanan tambahan dll,” jelasnya.
Mantan Kadinkes Kalbar ini melanjutkan untuk sektor di luar kesehatan yang berpengaruh 70 persen terhadap penurunan stunting adalah, pemberdayaan wanita , ketahanan pangan, ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan lingkungan (air bersih dan jamban keluarga).
Upaya pencegahan dan penanganan stunting adalah investasi terhadap generasi sekarang agar menjadi generasi sehat dan cerdas menghadapi persaingan global di era mendatang.
“Karenanya Kabupaten dan Kota diminta untuk serius menangani stunting di daerahnya.” tegasnya.
“Kuncinya kalau menurut saya adalah pemberdayaan wanita berupa peningkatan pengetahuan ibu termasuk suami dalam pelaksanaan pola asuh, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan lingkungan yang sehat,” sambungnya lagi.
Ditambahkan Mantan Kadinkes Kapuas Hulu ini Pemerintah provinsi sendiri akan bekerjasama dengan organisasi penberdayaan wanita. “Misalnya PKK dalam pemberdayaan wanita dan peningkatan ekonomi keluarga. Saat ini yang menjadi leading sector penanganan stunting di indonesia adalah BKKBN namun tentu nya BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, harus didukung oleh seluruh sektor, termasuk masyarakat,” pungkasnya. (dinaprihatini)
